30 Tahun Kudatuli di Lamongan: Demokrasi Harus Berpihak pada Rakyat, Intimidasi Ditolak
Refleksi 30 tahun Kudatuli di Lamongan menjadi momen menegaskan integritas kepemimpinan, mengawal anggaran pro-rakyat, dan menjaga kerukunan antarumat beragama.
LAMONGAN – Peringatan 30 tahun Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996 di Kabupaten Lamongan tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Momen refleksi sejarah perjuangan demokrasi ini ditegaskan sebagai pemicu keberanian rakyat dan penegakan integritas kepemimpinan di daerah.
Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menegaskan bahwa nilai utama dari Kudatuli adalah menghadirkan pemerintah yang benar-benar berpihak pada rakyat. Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak boleh berhenti di tataran wacana, melainkan harus mewujud dalam kesejahteraan konkret.
"Demokrasi dibangun melalui keberanian dan pengorbanan. Semangat itu kami terjemahkan dengan menghadirkan pemerintahan yang terbuka, siap mendengar aspirasi, dan bekerja penuh integritas demi kepentingan masyarakat," ujar Dirham, Senin (27/7/2026).
Dirham menambahkan, stabilitas dan kemajuan Lamongan hanya bisa dicapai melalui semangat gotong royong dan fondasi keberagaman yang kuat. Kehadiran tokoh lintas agama dalam doa lintas iman—mulai dari unsur Islam, Kristen Protestan, Katolik, hingga Hindu—menjadi bukti bahwa perbedaan adalah modal sosial untuk merawat kerukunan.
"Generasi muda Lamongan harus kritis, berani menyuarakan gagasan secara santun, dan tidak mudah terpecah belah. Kudatuli mengajarkan bahwa aspirasi harus diperjuangkan, tetapi persatuan bangsa tetap yang utama," katanya.
Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan, Husen, mengingatkan bahwa gerakan 27 Juli 1996 digerakkan oleh kesadaran pemuda dan mahasiswa yang menolak pembungkaman.
"Peringatan Kudatuli bukan untuk memelihara rasa dendam, melainkan untuk menegaskan prinsip Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran butuh diperjuangkan dan kebenaran pasti menang," ucap Husen.
Husen menyoroti pentingnya menjaga pilar demokrasi dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun kesewenang-wenangan kekuasaan. Menurutnya, partai politik dan seluruh elemen masyarakat harus bergerak bersama mengawal hak-hak dasar wong cilik, seperti pendidikan, kesehatan, dan upah layak.
Senada dengan hal tersebut, Pemuka Agama Hindu Lamongan, Mangku Tadi, menilai keterlibatan tokoh agama dalam refleksi Kudatuli memancarkan pesan kuat tentang pentingnya dialog kemanusiaan.
"Perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk merawat persatuan. Kami berharap generasi muda belajar dari sejarah agar senantiasa mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog, hukum, dan perdamaian," tutur Mangku Tadi.
Mengawal Anggaran dan Menghentikan Intimidasi
Semangat perjuangan Kudatuli juga diterjemahkan ke dalam kerja politik legislatif oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menyatakan bahwa bukti nyata pengabdian kepada rakyat terletak pada keberpihakan anggaran.
"Kami secara tegas menolak politik pengancaman dan intimidasi. Tugas kami di legislatif adalah memastikan anggaran daerah berfokus pada keadilan sosial, mulai dari pendidikan gratis, akses kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan," tegas Erna.
Erna menjelaskan, seluruh anggota fraksi secara aktif turun ke akar rumput melalui skema "belanja masalah". Hasil serapan aspirasi tersebut langsung ditindaklanjuti secara konkret melalui regulasi dan pengawasan ketat.
Beberapa langkah nyata yang sedang diperjuangkan antara lain pembentukan Perda Perlindungan Peternak, evaluasi data kemiskinan, serta pengawalan program Lamongan 1 Data (digitalisasi).
Perda Perlindungan Peternak ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan dan memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha peternakan lokal. Sementara itu, evaluasi data kemiskinan bertujuan membenahi skema pendataan sosial (DTSEN desil) agar penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan BPJS tidak terputus serta tepat sasaran.
"Program Lamongan 1 Data juga kami kawal demi mendorong transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah kebocoran anggaran. Dengan begitu, optimalisasi PAD dapat dikembalikan sepenuhnya untuk program kerakyatan," tutur Erna.
Peringatan Kudatuli di Lamongan ini menjadi pengingat tegas bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa kekuasaan ada untuk melayani rakyat, bukan melawan rakyat. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
