Perang Saudara Myanmar Diambang Pintu

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Perang saudara di Myanmar diambang pintu. Penjabat pemimpin sementara pemerintahan sipil paralel Myanmar, Mahn Win Khaing Than bersumpah akan melakukan revolusi untuk menggulingkan junta militer yang telah mengkudeta sejak 1 Februari 2021 lalu.

Dari tempat persembunyiannya, untuk kali pertama Mahn Win Khaing Than memberikan pernyataan kepada publik, Sabtu (13/3/2021), bersama para pelarian, sebagian besar pejabat senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, untuk menargetkan revolusi.

Advertisement

"Ini adalah saat paling gelap bangsa dan saat fajar sudah dekat," kata Than kepada publik melalui Facebook seperti dilansir CNN.

Junta militer Myanmar bersama polisi memang secara brutal melakukan tindakan represif, menembaki dengan peluru tajam selain peluru karet dan granat kejut kepada pengunjukrasa damai yang menginginkan pemerintahan dikembalikan pada hasil Pemilu yang demokratis (November 2020) dimana Partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkannya.

Sumpah Mahn Win Khaing Than dan para senior partai Liga Nasional untuk Demokrasi itu disampaikan menyusul pembunuhan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar terhadap setidaknya 12 pengunjukrasa damai, Sabtu (13/3/2021).

Bahkan dua tokoh partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang ditahan junta militer Myanmar meninggal dunia diduga akibat dianiaya di dalam penahanan itu.

Kematian dua tokoh senior partai Liga Nasional untuk Demokrasi itu juga mendapat kecaman dari Amerika Serikat.

Saksi mata dan media domestik Myanmar Now dan BBC Burma menyebutkan sedikitnya 12 pengunjuk rasa tewas pada hari Sabtu.

Namun dalam siaran berita malamnya, media yang dikelola junta, MRTV, menyebut para pengunjuk rasa sebagai "penjahat" tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut.

Mahn Win Khaing Than ditunjuk pekan lalu sebagai penjabat wakil presiden. Penunjukkan dilakukan oleh perwakilan anggota parlemen Myanmar yang digulingkan, Komite untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH).

Mereka telah mengumumkan niatnya untuk menciptakan demokrasi federal dan para pemimpin telah bertemu dengan perwakilan dari organisasi etnis bersenjata terbesar di Myanmar, yang telah menguasai sebagian besar wilayah di seluruh negeri. Beberapa bahkan telah menjanjikan dukungan mereka.

"Untuk membentuk demokrasi federal, yang benar-benar diinginkan oleh semua etnis bersaudara, yang telah menderita berbagai jenis penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade, revolusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatukan upaya kita," kata Mahn Win Khaing Than.

Reuters melansir, Mahn Win Khaing Than mengatakan, CRPH akan berusaha untuk membuat undang-undang yang diperlukan sehingga masyarakat Myanmar memiliki hak untuk membela diri dan bahwa administrasi publik akan ditangani oleh tim administrasi rakyat sementara. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.