TIMESINDONESIA, JAKARTA – Junta Myanmar semakin dikucilkan menyusul dilarangnya Menteri Luar Negeri tunjukan militer untuk menghadiri pertemuan Menlu ASEAN yang akan berlangsung akhir bulan ini.
Seorang pejabat dari Kamboja yang kali ini memegang Ketua ASEAN, Kamis (3/2/2022) mengatakan, Wunna Maung Lwin dari Myanmar tidak diperbolehkan berpartsipasi dalam pertemuan Menlu ASEAN karena tidak adanya kemajuan yang berarti dalam rencana perdamaian yang menjadi prioritas utama negara itu yang telah disepakati tahun lalu.
Advertisement
"Justru sebaliknya, perwakilan non-politik dari Myanmar telah diundang untuk menghadiri pertemuan itu pada 16 dan 17 Februari," kata juru bicara kementerian luar negeri Kamboja, Chum Sounry.
"Karena hanya ada sedikit kemajuan dalam melaksanakan Konsensus Lima Poin ASEAN, negara-negara anggota ASEAN tidak mencapai konsensus untuk mengundang menteri luar negeri Myanmar SAC untuk berpartisipasi dalam retret para menteri luar negeri yang akan datang," ujar Sounry kepada kantor berita AFP.
seperti dikutip Al Jazeera.
Penghinaan ini merupakan pukulan diplomatik baru bagi Myanmar, yang semakin terisolasi di panggung internasional setahun setelah Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengkudeta kekuasaan demokratis.
Kudeta oleh militer yang dipimpin Jendral senior Min Aung Hlaing sejak 1 Februari 2021 itu telah menjerumuskan Myanmar ke dalam krisis yang berkepanjangan. Myanmar semakin terpuruk, dan tidak menjadi lebih baik. Tentara Myanmar telah membunuh lebih dari 1500 rakyatnya sendiri terkait protes anti kudeta.
Bahkan keadaan juga berkembang menjadi perang saudara, karena kelompok etnis yang ada dan kelompok pro demokrasi kini mengangkat senjata melawan junta.
Di tengah meningkatnya kekerasan, tahun lalu ASEAN mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yakni melarang Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan puncak pada bulan Oktober.
Namun, blok itu tetap terbagi dalam masalah ini, dimana Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen mendukung keterlibatan dengan para jenderal Myanmar. Pemimpin Kamboja itu mengunjungi Myanmar pada bulan Januari dan bertemu dengan Min Aung Hlaing, sebuah perjalanan yang dikhawatirkan oleh beberapa anggota ASEAN yang bisa ditafsirkan sebagai dukungan terhadap pemerintah militer.
Terpisah, Dewan Keamanan PBB, Rabu (2/2/2022) telah mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan keadaan darurat yang terus berlanjut yang diberlakukan oleh militer di Myanmar dan mendorong pembicaraan untuk menyelesaikan situasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat.
Pernyataan itu disetujui oleh 15 anggota badan paling berkuasa di PBB itu.
PBB juga menyerukan pembebasan semua orang yang masih ditahan secara sewenang-wenang, termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan lebih lanjut baru-baru ini di Myanmar dan menyatakan kekhawatirannya atas sejumlah besar pengungsi internal. "Mereka mengutuk serangan terhadap infrastruktur, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan," katanya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Irfan Anshori |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
