Peristiwa Internasional

Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, PBB: Perdamaian Dunia dalam Bahaya

Jumat, 30 September 2022 - 10:53 | 31.58k
Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, PBB: Perdamaian Dunia dalam Bahaya
Sebuah layar besar di dekat Katedral St. Basil dan Menara Spasskaya Kremlin di Moskow tengah, telah disiapkan menjelang upacara dan konser pendeklarasian empat wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia setelah referendum baru-baru ini. (FOTO: Reuters)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan prospek perdamaian dunia menuju kondisi yang membahayakan, bila Rusia mencaplok wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhia milik Ukraina.

"Setiap keputusan untuk melanjutkan pencaplokan wilayah itu tidak akan memiliki nilai hukum, dan pantas untuk dikutuk," kata Antonio Guterres kepada wartawan di markas besar PBB di New York City, Kamis (29/9/2022).

Ia memperingatkan rencana Rusia untuk mencaplok empat wilayah Ukraina itu akan menandai "eskalasi berbahaya" dalam perang di Ukraina yang akan membahayakan prospek perdamaian.

Lebih dari tujuh bulan sejak Rusia menginvasi negara tetangganya Ukraina, kini bersiap untuk mencaplok empat wilayah Ukraina dengan cara menebar referendum di sana selama seminggu terakhir. 

Kamis kemarin, juru bicara Rusia, Dmitry Peskov mengatakan,  Presiden Rusia, Vladimir Putin akan menandatangani perjanjian aneksasi pada hari ini Jumat (30/9/2022)

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang disebut referendum dilakukan selama konflik bersenjata aktif di daerah-daerah di bawah pendudukan Rusia dan di luar kerangka hukum dan konstitusional Ukraina. Mereka tidak bisa disebut ekspresi asli dari kehendak rakyat," tegas Guterres.

Dia menggambarkan rencana pencaplokan wilayah tersebut oleh Rusia sebagai tidak memiliki tempat di dunia modern.

"Kami berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara internasional," katanya lagi. Ia juga menyerukan agar Rusia mengurangi ketegangan.

"Sudah waktunya untuk mundur dari "jurang" dan mengakhiri perang yang menghancurkan yang tidak masuk akal ini," tambahnya.

Rusia, adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang diberi mandat untuk menegakkan Piagam PBB, yang antara lain melarang ancaman atau penggunaan kekuatan dan memperjuangkan prinsip kedaulatan dan integritas teritorial.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, Kamis juga menuduh Rusia melakukan "perampasan tanah" dan berjanji lagi bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui pencaplokan oleh Moskow itu.

"Referendum palsu Kremlin itu adalah upaya sia-sia untuk menutupi upaya lebih lanjut dalam perampasan tanah di Ukraina," tegas Blinken dalam sebuah pernyataan.

"Tontonan yang dilakukan oleh proksi Rusia ini tidak sah dan melanggar hukum internasional. Ini merupakan penghinaan terhadap prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan internasional," tambahnya lagi.

Dilansir dari koresponden Al Jazeera di PBB,  Dewan Keamanan PBB akan mengambil tindakan, dengan Perwakilan AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield yang memimpin pekerjaan untuk menyajikan resolusi.

"Kami mendengar pertemuan belum dijadwalkan tetapi resolusi kemungkinan akan dipresentasikan pada hari Jumat," kata koresponden James Bays.

Menurut sebuah pernyataan oleh Thomas-Greenfield pada hari Selasa, resolusi itu akan “mengutuk referendum palsu ini, menyerukan Negara-negara Anggota untuk tidak mengakui status Ukraina yang berubah, dan mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya dari Ukraina.

Administrasi yang dipasang Moskow di empat wilayah Ukraina selatan dan timur pada hari Selasa malam mengklaim, bahwa pemilih sangat mendukung bergabung dengan Rusia dengan rincian:

Sebanyak 93 persen suara yang diberikan di wilayah Zaporizhia mendukung pencaplokan; seperti halnya 87 persen di wilayah Kherson; 98 persen di wilayah Luhansk; dan 99 persen di Donetsk.

Rusia mengatakan akan melihat serangan Ukraina di wilayah yang dicaplok sebagai serangan terhadap dirinya  dan akan menggunakan segala cara untuk mempertahankannya. Pejabat pemerintah Rusia juga telah memperingatkan bahwa keempat wilayah tersebut akan berada di bawah payung nuklir Rusia setelah mereka secara resmi dimasukkan ke dalam Rusia. (*)

.

 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

KOPI TIMES