Peristiwa Internasional

Saudi Arabia Bersedia Normalisasi Hubungan dengan Israel Asal Palestina Merdeka

Senin, 22 Januari 2024 - 08:55 | 39.12k
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. (FOTO: Reuters)
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. (FOTO: Reuters)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, JAKARTAIsrael telah mengecewakan Inggris dan Saudia Arabia mensyaratkan pembentukan negara Palestina bila ingin normalisasi hubungannya diteruskan.

Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan bahwa perlu ada jalan menuju negara Palestina yang kredibel dan tidak bisa dirubah sebelum normalisasi dengan Israel dapat dilakukan.

Advertisement

"Itulah satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi ya, karena kita membutuhkan stabilitas dan hanya stabilitas yang bisa dicapai melalui penyelesaian masalah Palestina," ujarnya seperti dilansir CNN.

Sebelum ada serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu, ada upaya yang dinegosiasikan Amerika Serikat untuk membuat Arab Saudi menormalisasi hubungannya dengan Israel.

Namun, setelah perang di Gaza pecah, para pejabat Saudi secara terbuka menyatakan bahwa perlu ada gerakan untuk membentuk negara Palestina agar kesepakatan dengan Israel itu bisa terwujud.

Pangeran Faisal mengatakan, satu-satunya cara bagi kawasan ini untuk mewujudkan perdamaian sejati dan integrasi nyata adalah “melalui perdamaian” dan proses yang tidak dapat diubah menuju negara Palestina.

"Tidak ada normalisasi hubungan dengan Israel tanpa menyelesaikan masalah Palestina," katanya.

Ketika ditanya apakah tidak akan ada hubungan normal tanpa jalan menuju negara Palestina yang kredibel dan tidak dapat diubah, Pangeran Faisal bin Farhan menegaskan, itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan.

"Jadi, ya, karena kita memerlukan stabilitas dan hanya stabilitas yang bisa dicapai melalui penyelesaian masalah Palestina," tegasnya.

Pangeran Faisal mengatakan satu-satunya cara bagi kawasan ini untuk mewujudkan perdamaian sejati dan integrasi nyata yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Timur Tengah adalah melalui perdamaian, melalui proses yang kredibel dan tidak bisa diubah untuk mewujudkan negara Palestina.

"Kami sepenuhnya siap, tidak hanya sebagai Arab Saudi, tetapi sebagai negara Arab, untuk terlibat dalam pembicaraan tersebut. Saya berharap Israel juga melakukan hal yang sama, tapi keputusan itu tergantung pada mereka," katanya.

Berbicara tentang serangan Houthi terhadap kapal-kapal di dan sekitar Laut Merah selama beberapa minggu terakhir, menteri tersebut mengatakan, Kerajaan Arab Saudi percaya pada kebebasan navigasi dan ingin ketegangan di wilayah tersebut dikurangi.

"Kami tentu saja sangat percaya pada kebebasan navigasi. Dan itu adalah sesuatu yang perlu dilindungi. Namun kita juga perlu melindungi keamanan dan stabilitas kawasan. Jadi kami sangat fokus untuk meredakan situasi sebisa mungkin," katanya lagi.

"Menghentikan pembunuhan warga sipil adalah fokus utama lain dari Arab Saudi," kata menteri tersebut.

“Apa yang kami lihat adalah Israel menghancurkan Gaza, penduduk sipil di Gaza. Ini sama sekali tidak perlu, sama sekali tidak bisa diterima dan harus dihentikan," tegasnya.

Kementerian kesehatan setempat di Gaza mengatakan lebih dari 25.104 warga Palestina telah telah dibunuh dan lebih dari 62.000 orang terluka dalam serangan Israel di wilayah tersebut sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Israel Kecewakan Inggris

Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyebut komentar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak prospek pembentukan negara Palestina sangat "mengecewakan", dan menegaskan kembali komitmen Inggris terhadap solusi dua negara. 

Netanyahu memicu kontroversi saat konferensi pers di Tel Aviv pada hari Kamis ketika ia tampak menolak gagasan pembentukan negara Palestina sesuai dengan solusi dua negara. 

"Dalam pengaturan apa pun di masa depan Israel memerlukan kendali keamanan atas seluruh wilayah barat Yordania. Hal ini bertentangan dengan gagasan kedaulatan (Palestina). Apa yang bisa kau lakukan?", kata Netanyahu.

Pada hari Sabtu, kantor Netanyahu mengatakan perdana menteri menegaskan kembali kebijakannya mengenai hal itu selama komunikasi pertelepon pribadi dengan Presiden AS Joe Biden.

Berbicara kepada media Inggris Sky News, Minggu kemarin,  Shapps mengatakan sungguh mengecewakan mendengar hal itu dari Perdana Menteri Israel.

"Seluruh dunia telah sepakat bahwa solusi dua negara adalah jalan terbaik ke depan. Pemerintah Inggris sepenuhnya mendukung solusi tersebut,” tegas Shapps. 

Shapps mengatakan negara Palestina harus berdaulat di pihak Palestina dan juga memberikan jaminan keamanan di pihak Israel.

Menteri Pertahanan menekankan bahwa tidak ada jalan keluar lain yang jelas untuk keluar dari konflik di Gaza. 

Pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri bayangan Inggris, David Lammy juga mengatakan bahwa Joe Biden benar dalam menyerukan solusi dua negara, dan menggambarkan komentar Netanyahu sebagai tidak bisa diterima.

David Lammy menambahkan, tentu saja rakyat Palestina berhak mendapatkan sebuah negara.

Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud dari Arab Saudi juga menegaskan bahwa perlu ada jalan menuju negara Palestina yang kredibel dan tidak bisa diubah sebelum normalisasi dengan Israel dapat dilakukan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES