Tiongkok dan Rusia Memveto Usulan AS Soal Resolusi Dewan Keamanan PBB

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Rusia dan Tiongkok memveto resolusi Dewan Keamanan PBB atas usulan AS karena masih ambigu dan tidak memenuhi harapan komunitas internasional.

Sebelas dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi tersebut.

Advertisement

Tiga negara yang terdiri dari dua anggota tetap Rusia dan Tiongkok, serta anggota bergilir Aljazair menentang. Satu negara, Guyana, abstain.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Israel pada hari Jumat.

Setelah pertemuan tersebut, Netanyahu mengatakan, dia tetap akan melakukan serangan darat ke kota Rafah yang padat penduduk di Gaza, meskipun ada peringatan dari para pemimpin dunia terhadap serangan semacam itu.

Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun mengatakan, Dewan Keamanan PBB telah terlalu lama menunda-nunda dalam isu gencatan senjata segera di Gaza.

"(Resolusi) ini tidak memenuhi harapan komunitas internasional,” katanya.

"Sebaliknya, rancangan AS menetapkan kondisi untuk gencatan senjata itu tidak berbeda dengan memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembunuhan, dan hal ini tidak dapat diterima," tambahnya.

Rusia juga mengatakan, AS mengirim pesan "lampu hijau efektif" untuk serangan Rafah.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya angkat bicara dan mengatakan, rancangan resolusi AS itu mengandung lampu hijau yang efektif bagi Israel untuk melancarkan operasi militernya di Rafah.

Nebenzya menambahkan, bahwa Rusia telah menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi menoleransi resolusi sia-sia, yang tidak berisi seruan gencatan senjata yang tidak membawa kita kemana-mana.

Guyana, satu-satunya negara anggota Dewan Keamanan PBB yang abstain saat pengambilan suara juga mengatakan, bahwa  resolusi AS itu tidak menyebut-nyebut otoritas Israel dan hanya berisi kecaman terhadap Hamas.

Duta Besarnya, Carolyn Rodrigues-Birkett mengatakan, rancangan undang-undang yang diusulkan itu kurang memiliki atribusi di sejumlah bidang utama. Meskipun berisi kecaman terhadap Hamas, namun tidak menyebut mengenai otoritas Israel.

"Kepada siapa tuntutan itu ditujukan untuk mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional. Siapa yang mencegah penggunaan semua rute yang tersedia ke Jalur Gaza? Siapa yang tidak menghormati mekanisme dekonflik dan notifikasi?," ujarnya.

"Kami tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu mengapa tuntutan yang relevan dalam resolusi ini tidak satupun secara jelas ditujukan kepada penguasa pendudukan," ujarnya.

Aljazair, yang juga menolak rancangan resolusi AS itu, melalui Amar Bendjama, duta besarnya Aljazair untuk PBB mengatakan, bahwa naskah tersebut tidak memadai dan gagal mengatasi penderitaan besar yang dialami rakyat Palestina.

"Mereka yang percaya bahwa kekuatan pendudukan Israel akan memilih untuk menegakkan kewajiban hukum internasionalnya adalah salah," katanya kepada dewan.

"Mereka harus meninggalkan fiksi ini," ujarnya.

Sementara itu Prancis akan mengerjakan resolusi baru gencatan senjata PBB di Gaza setelah Tiongkok dan Rusia itu memveto usulan AS.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan, Prancis akan menyusun resolusi baru PBB untuk gencatan senjata di Gaza. 

“Menyusul veto Rusia dan Tiongkok beberapa menit yang lalu, kami akan melanjutkan pekerjaan berdasarkan rancangan resolusi Prancis di Dewan Keamanan dan bekerja dengan mitra Amerika, Eropa, dan Arab untuk mencapai kesepakatan," kata Macron di akhir pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Brussels.

Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan pada mereka teh menyusun resolusi baru itu sejak  Kamis dengan para diplomat, dan mengatakan, mereka akan mengajukan rancangan tersebut jika rancangan resolusi AS tidak disetujui.

Usulan resolusi Dewan Keamanan PBB dari AS telah diveto Rusia dan Tiongkok karena tidak menunjuk secara jelas menyebut Israel untuk melakukan gencatan senjata, dan hanya berisi kecaman terhadap Hamas, ini ambigu dan tidak memenuhi harapan komunitas internasional. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.