Peristiwa Internasional

Hindari Penipuan Perjalanan Haji, Inilah Tips Pemilihan Visa Haji

Senin, 22 April 2024 - 05:37 | 22.44k
Pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia.
Pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia.

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pada tahun 2024, ibadah haji kembali menjadi sorotan, tetapi tidak hanya karena antusiasme jemaah yang tinggi. Salah satu sorotan terbesar adalah tentang penggunaan visa yang sah dan aman.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, memberikan penegasan penting yakni hanya visa haji yang sah yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.

Namun, tantangan muncul ketika masyarakat dihadapkan pada berbagai tawaran yang menjanjikan kemudahan berhaji dengan visa lain, seperti visa ummal (pekerja), ziarah (turis), atau bahkan visa petugas haji.

Hilman Latief menegaskan bahwa tawaran semacam ini berpotensi menimbulkan masalah serius, terutama karena Arab Saudi telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pemeriksaan ketat terhadap penggunaan visa non-haji pada haji 2024.

"Pihak Arab Saudi sudah menyampaikan kepada kami terkait potensi penyalahgunaan penggunaan visa non haji pada haji 2024, itu betul-betul akan dilaksanakan secara ketat dan akan ada pemeriksaan yang intensif dari otoritas Saudi,” kata Hilman, Minggu (21/4/2024), di Jeddah.

Visa haji diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.Visa kuota haji Indonesia terbagi dua, haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Indonesia juga mendapat 20.000 tambahan kuota. Sehingga, total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah.Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK. Dan, PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada menteri agama.

Seiring dengan itu, proses pemvisaan untuk jemaah haji reguler Indonesia juga menjadi sorotan. Saiful Mujab, Direktur Layanan Haji dalam Negeri pada Ditjen PHU Kemenag, menjelaskan bahwa proses pemvisaan sedang berlangsung, dengan lebih dari 23.000 visa jemaah haji telah diterbitkan.

Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang menjanjikan keberangkatan haji tanpa antrean atau dengan visa lainnya yang tidak sah.

"Kami juga sedang melakukan penyiapan akhir asrama haji, baik sebagai embarkasi, transit, maupun embarkasi antara, untuk menerima jemaah,” katanya.

Dalam upaya memastikan keselamatan dan keabsahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Kementerian Agama dan pihak terkait terus melakukan koordinasi dan persiapan secara menyeluruh. Informasi resmi dan terpercaya menjadi kunci utama bagi para calon jemaah untuk memastikan bahwa mereka akan berangkat dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sambil menanti momen suci ibadah haji, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap berbagai tawaran yang tidak jelas asal-usulnya. Kemenag RI juga mengimbau penggunaan visa haji yang sah dan sesuai prosedur resmi, dengan demikian diharapkan ibadah haji tahun ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan pengalaman yang berarti bagi para jemaah.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES