Malaysia Juga Siap Usir Israel dari PBB, Alasannya Begini
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan negaranya telah menyiapkan rancangan resolusi untuk Majelis Umum PBB yang, antara lain mengusulkan agar Israel 'diusir' sebagai anggota badan dunia tersebut jika terjadi pelanggaran hukum, peraturan, dan keputusan dalam masalah yang melibatkan Palestina.
Anwar Ibrahim mengatakan kepada para anggota parlemennya, bahwa rancangan resolusi tersebut sedang dalam proses negosiasi dan diharapkan akan segera disampaikan di Sidang Umum PBB untuk mendapatkan persetujuan.
Advertisement
"Langkah-langkah tegas, termasuk penarikan Israel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyusul pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan genosida Israel, harus ditegakkan sesegera mungkin," kata Anwar seperti dilansir Anadolu Agency.
"Malaysia akan memastikan bahwa agenda tersebut didengar dan diperhatikan sehingga kekejaman rezim Israel bisa dihentikan, disamping memungkinkan bantuan penting untuk mencapai rakyat Palestina di saat pembantaian terus memburuk," katanya menurut sebagian singkat pidatonya yang dibagikan di X.
Hal itu terjadi menyusul pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese yang mendesak penangguhan keanggotaan Israel di PBB pada hari Rabu, dengan alasan pelanggaran berulang terhadap hukum internasional dan pendudukan wilayah Palestina.
Setelah disetujui, kata Anwar, resolusi tersebut diharapkan menjadi dasar hukum bagi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) untuk terus menyediakan layanan dasar, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan.
Parlemen Israel minggu lalu mengesahkan RUU yang melarang UNRWA beroperasi, yang pada akhirnya akan memengaruhi kegiatannya di Jalur Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur. Undang-undang tersebut akan mulai berlaku dalam 90 hari.
Pada 31 Oktober 2024, Malaysia bergabung dengan Kelompok Inti untuk menyiapkan rancangan resolusi Majelis Umum PBB yang meminta Pendapat Penasihat dari Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan kegiatan dan kehadiran PBB.
"… badan-badan di bawah PBB, organisasi-organisasi internasional, dan negara-negara ketiga di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT), yang dilaksanakan dengan persetujuan pemerintah Palestina untuk kepentingan masyarakat Palestina di wilayah tersebut," katanya.
Anwar mengatakan, selama 75 tahun, UNRWA telah menjadi urat nadi utama penyaluran bantuan internasional kepada rakyat Palestina dan Malaysia mendukung penuh peran krusial UNRWA di Palestina, dengan bantuan, kolaborasi, dan koordinasi yang terus ditingkatkan.
"Dukungan berkelanjutan Malaysia terhadap UNRWA cukup penting dan kami menerima apresiasi dari Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini, yang menyampaikan hal ini kepada Menteri Luar Negeri (Datuk Seri Mohamad Hasan) pada sidang PBB sebelumnya dan meminta agar kolaborasi ini ditingkatkan," katanya.
Perdana Menteri Malaysia juga mengatakan sudah setahun sejak Israel melakukan genosida di Gaza dan, hingga 1 November, konflik di wilayah tersebut telah mengakibatkan kematian 43.204 warga Palestina, termasuk 16.500 anak-anak.
Sebanyak 101.641 warga Palestina dilaporkan terluka, sementara 11.000 lainnya dilaporkan hilang. Rata-rata, 118 warga Palestina tewas dan 277 terluka setiap hari sejak Oktober tahun lalu.
"Situasi di Gaza, sayangnya, terus kritis dan seperti yang telah saya tekankan, kekerasan terus berlanjut tanpa henti, tanpa hukuman, dan dengan izin serta dukungan langsung dan tidak langsung dari negara-negara yang bersekutu dengan Israel," tegasnya.
Sementara itu, dalam menjawab pertanyaan dari Syed Ibrahim Syed Noh (PH-Ledang) dan Ahmad Tarmizi Sulaiman (PN-Sik) mengenai dukungan untuk UNRWA, Anwar mengatakan Malaysia akan terus mendukung badan tersebut, termasuk dalam hal bantuan tunai.
"Dukungan kemanusiaan dalam bentuk bantuan tunai lebih dari RM100 juta telah diumumkan sebelumnya atau upaya oleh Menteri Pertahanan (Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin) dan Menteri Luar Negeri (Datuk Seri Mohamad Hasan)… kami telah membawa pasien dan anak-anak dalam kondisi kritis, terutama dari Gaza, untuk dirawat di rumah sakit militer dan ini akan dilanjutkan," ujar dia.
"Khusus untuk UNRWA, sejauh ini dana yang sudah dialokasikan dan diserahkan kepada UNRWA adalah RM25 juta dan saat ini sedang kita bahas di bawah Kementerian Luar Negeri dan UNRWA untuk melihat kebutuhan mendesak mereka," tambahnya.
Mengenai misi kemanusiaan berkelanjutan untuk rakyat Palestina, perdana menteri mengatakan Malaysia harus bergantung pada pemerintah Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk memastikan bantuan dapat dikirimkan kepada masyarakat di daerah tersebut.
"Saya akan berdiskusi dengan Presiden Mesir, Abdel-Fattah al-Sisi pada 10 November (Minggu) untuk menyampaikan rasa terima kasih kami karena Mesir telah menyediakan rute khusus bagi upaya bantuan kemanusiaan Malaysia ke Rafah, tetapi kini diblokir oleh Israel," katanya.
Ia pun memberikan jaminan bahwa Malaysia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan memiliki prinsip serta pendirian, akan terus menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina di mana pun berada. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Editor | : Ronny Wicaksono |
Publisher | : Rizal Dani |