Korea Selatan Gaduh, Presiden Yoon Suk-yeol Dimakzulkan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Korea Selatan sedang "gaduh", Menteri Pertahanannya, Kim Young-hyun mengundurkan diri, sementara oposisi bergerak untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol.

Partai-partai oposisi di Korea Selatan akan mengajukan rancangan undang-undang untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol lewat pemungutan suara di Majelis Nasional (Parlemen) Sabtu besok, setelah upayanya memberlakukan darurat militer di negaranya gagal. 

Advertisement

Kantor Berita Korea Selatan, Yonhap melaporkan pada hari Kamis, bahwa Partai Demokrat, partai oposisi terbesar, Sabtu besok akan meminta pemungutan suara soal mosi untuk memakzulkan Yoon.

Oposisi utama, Partai Demokrat dan partai oposisi kecil lainnya, Rabu kemarin sudah  mengajukan mosi bersama untuk memakzulkan presiden karena mengumumkan darurat militer pada malam sebelumnya.

Darurat militer di Korea Selatan hanya  berlangsung selama sekitar 6 jam, karena Parlemen dengan cepat memilih untuk membatalkan keputusan presiden itu, dan memaksa kabinetnya untuk mencabut keputusan tersebut sebelum fajar pada hari Rabu.

Setelah usulan diajukan, pemungutan suara mengenai pemakzulan presiden harus dilakukan dalam waktu 24 hingga 72 jam.

Partai-partai oposisi membutuhkan dua pertiga mayoritas untuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut.

Jika disetujui, maka Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan keputusan mendukung atau tidak mendukung rancangan undang-undang tersebut dalam proses yang akan memakan waktu sekitar 180 hari.

Partai Demokrat memiliki mayoritas di Parlemen. Untuk bisa diaahkan, partai ini memerlukan suara setidaknya dari 8 perwakilan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa untuk mendukung rancangan undang-undang tersebut.

Anggota parlemen Partai Demokrat, Kim Sung-won mengatakan, dalam sidang parlemen yang diadakan Kamis dini hari waktu setempat,  penetapan darurat militer dalam situasi darurat oleh Presiden Yoon Suk-yeol telah menimbulkan kebingungan dan ketakutan besar di kalangan masyarakat Korea Selatan.

Sedangkan pemimpin partai yang berkuasa, Han Dong-hoon, pada hari Kamis juga berjanji untuk menghadapi upaya oposisi yang akan memakzulkan presiden.

"Kami akan berusaha mencegah penerapan proposal pemakzulan ini," katanya kepada anggota partai.

Menentang

Sementara itu, ketua blok parlemen dari partai yang berkuasa, Cho Kyung-ho mengumumkan, bahwa semua anggota blok tersebut akan memberikan suara menentang rancangan undang-undang yang diusulkan oleh oposisi yang bertujuan memberhentikan presiden itu 

Cho Kyung-ho mengatakan, selama pertemuan partai yang disiarkan langsung, bahwa 108 perwakilan Partai Kekuatan Rakyat akan tetap bersatu untuk menolak pemakzulan presiden.

Jika Parlemen meloloskan rancangan undang-undang pemakzulan presiden dan dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Yoon akan menjadi presiden Korea Selatan kedua yang dikenakan tindakan ini.

Sebelumnya, pada tahun 2017, Presiden Park Geun- hye juga dimakzulkan karena skandal penyelundupan pengaruh.

Deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon Suk-yeol pada Selasa malam kemarin, merupakan upaya untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media di Korea Selatan.

Tindakan mengejutkan ini memecah belah para menteri Yoon sendiri dan memicu ketegangan dan kekacauan politik selama enam jam.

Pada Rabu malam, pendukung oposisi mengadakan acara menyalakan lilin di pusat kota Seoul untuk menuntut pengunduran diri Yoon Suk-yeol.

Hal itu terjadi setelah kantor kepresidenan menerima pengunduran diri Menteri Pertahanan Kim Young-hyun.

Yoon Suk-yeol, yang menerima pengunduran diri itu, dalam suratnya kemudian menunjuk duta besar Korea Selatan untuk Arab Saudi, Choi Byung-hyuk sebagai penggantinya.

Choi Byung-hyuk adalah mantan jenderal angkatan darat.

Hari Perdagangan Tanpa Yoon

Sementara itu untuk kali pertama sejak tahun 2016, Hari Perdagangan, Kamis hari ini dirayakan tanpa kehadiran presiden Yoon Suk-yeol yang digelar di COEX di Seoul.

Posisi Yoon Suk-yeol kemudian digantikan Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duck-soo di menit-menit terakhir menjelang jadwal pemberian sambutan.

Yoon Suk Yeol menjadi pemimpin Korea kedua sejak 2016 yang tidak hadir dalam acara tahunan terbesar bagi eksportir di negara yang bergantung pada perdagangan itu.

Kini Korea Selatan menjadi gaduh, setelah Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer meski hanya berlangsung selama enam jam, ditambah dengan pengunduran diri Menteri Pertahanannya  Kim Young-hyun. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.