Ketegangan di Korea Selatan, Kepala Badan Keamanan Larang Bentrokan Saat Menahan Presiden

TIMESINDONESIA, SEOUL – Krisis politik di Korea Selatan mencapai puncaknya setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan atas tuduhan pemberontakan terkait upayanya untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024.

Pada Jumat (9/1/2025), Kepala Badan Keamanan Presiden Korea Selatan (PSS), Park Chong-jun, memperingatkan pentingnya menghindari bentrokan fisik atau pertumpahan darah saat Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) kembali berupaya menangkap Yoon.

Advertisement

Park Chong-jun, yang hadir di hadapan polisi untuk diinterogasi atas tuduhan menghalangi upaya penangkapan Yoon, menekankan bahwa situasi harus dikelola tanpa kekerasan.

"Tidak boleh ada bentrokan fisik atau pertumpahan darah dalam kondisi apa pun," ujar Park.

Pernyataan ini muncul setelah insiden sebelumnya di mana staf keamanan presiden memperkuat kediaman Presiden Yoon dengan kawat berduri, barikade, dan bus untuk menghalangi akses.

Langkah ini dilakukan setelah upaya penangkapan pertama gagal pada 3 Januari.

Park juga menyerukan agar penyelidikan terhadap Yoon dilakukan dengan mempertimbangkan statusnya sebagai presiden yang sedang menjabat.

"Penyelidikan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan status seorang presiden," tambahnya saat memasuki Markas Besar Penyelidikan Gabungan di Seoul.

Tuduhan terhadap Presiden Yoon

Yoon Suk Yeol menghadapi tuduhan serius terkait penerapan singkat darurat militer yang dianggap sebagai upaya pemberontakan. 

Namun, ia menolak bekerja sama dengan panggilan dari CIO untuk diinterogasi atau surat perintah penahanan, dengan alasan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas kasus pemberontakan.

CIO dan polisi kini tengah meninjau strategi baru untuk memastikan pelaksanaan surat perintah penahanan kedua, yang diterbitkan pada 7 Januari setelah surat perintah pertama berakhir.

Pengamanan Ketat di Kediaman Presiden Korea Selatan 

Dalam menghadapi ancaman penahanan, PSS telah mengambil langkah ekstrem untuk melindungi Presiden Yoon. Kawat berduri, barikade, dan kendaraan penghalang dipasang di sekitar kediaman presiden di Seoul. Langkah ini menuai kritik publik karena dianggap memperburuk konfrontasi antara lembaga negara.

Sementara itu, CIO mempertimbangkan opsi untuk menahan staf keamanan presiden jika mereka kembali menghalangi pelaksanaan surat perintah.

Analisis dan Dampak Politik Korea Selatan 

Kasus ini mencerminkan krisis politik mendalam di Korea Selatan, dengan lembaga pemerintah saling berhadapan dalam konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Situasi ini mencerminkan kelemahan dalam sistem hukum Korea Selatan ketika lembaga negara bersaing dalam hal otoritas," ujar seorang analis politik dari Universitas Seoul.

Dampak dari pemakzulan dan upaya penahanan Yoon Suk Yeol tidak hanya akan memengaruhi stabilitas politik Korea Selatan tetapi juga reputasi internasional negara tersebut.

Ketegangan politik di Korea Selatan terus meningkat seiring upaya kedua untuk menangkap Presiden Yoon Suk Yeol. Semua pihak diharapkan dapat menahan diri dan mengedepankan penyelesaian konflik secara damai untuk menjaga stabilitas negara.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.