PPI Dunia dan Diaspora Kritisi Kebijakan Pajak 12 Persen

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 telah menjadi isu panas di Indonesia. Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) tidk ketingalan mengambil sikap akan hal tersebut.
Diketahui PPI Dunia berperan aktif sebagai platform diaspora pelajar untuk menyuarakan pandangan kritis terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pemerintah. Mereka membaas asalah tersebut melaui diskusi bertajuk "PPN 12%: Meratakan Kesenjangan atau Memperlebar Jurang Sosial?”.
Advertisement
Diskusi ini diikuti akademisi, pelajar diaspora, dan pakar ekonomi seperti Bhima Yudhistira. Kegiatan ini mengulas kebijakan fiskal sekaligus membuka jalan bagi pelajar diaspora untuk berkontribusi dalam menyusun solusi bagi tantangan ekonomi bangsa.
Pelajar Diaspora Sebagai Penggerak Perubahan
Vicky Soerjono, Kepala Direktorat PPI Dunia, menegaskan pentingnya partisipasi diaspora pelajar dalam membangun narasi yang lebih inklusif.
"Kami percaya, pelajar Indonesia di luar negeri memiliki kewajiban etis untuk bersuara. Pemahaman mereka tentang dinamika global dapat menjadi kekuatan untuk mengkritisi kebijakan yang tidak adil dan menawarkan solusi," ungkapnya (11/1/2025).
Diskusi ini menyoroti bagaimana kebijakan fiskal seringkali berdampak lebih berat pada masyarakat berpendapatan rendah, yang sudah terbebani oleh ketimpangan ekonomi.
Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa fokus pemerintah seharusnya bukan hanya pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga pada distribusi manfaat yang lebih adil.
Dari Kritik Menuju Solusi
Diskusi yang digelar PPI Dunia tidak hanya berhenti pada kritik terhadap kebijakan kenaikan PPN, tetapi juga berupaya menawarkan solusi konkret.
Salah satu usulan utama adalah pengenaan pajak kekayaan yang menargetkan individu berpenghasilan tinggi serta optimalisasi sektor-sektor strategis. Sebut saja tambang dan kelapa sawit, yang dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan negara tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Bhima Yudhistira menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan pajak. Hal tersebut agar dana yang terkumpul dari PPN benar-benar dialokasikan untuk program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang inklusif.
Diskusi ini juga menyerukan peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi kebijakan pajak. al ini bertujuan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, sehingga manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
Harapan untuk Masa Depan
Diskusi ini menjadi cerminan dari peran penting PPI Dunia sebagai jembatan antara diaspora dan masyarakat di tanah air. Dalam situasi ekonomi yang kompleks, kolaborasi lintas sektor dan lintas batas menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif.
Melalui inisiatif seperti ini, PPI Dunia terus membuktikan bahwa pelajar Indonesia di luar negeri bukan hanya penonton, melainkan aktor perubahan. Upaya mereka tidak hanya berakhir pada kritik, tetapi juga membawa harapan bagi terbentuknya kebijakan yang lebih adil dan seimbang.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Editor | : Khodijah Siti |
Publisher | : Sholihin Nur |