Peristiwa Internasional

Ini Tanggapan PPI Dunia Terkait Pemanfatan Hutan Sebagai Cadangan Pangan

Sabtu, 25 Januari 2025 - 06:59 | 32.02k
Pekerja membelah hutan belantara dengan alat berat mereka. (Ilustrasi: TIMES AI Academy)
Pekerja membelah hutan belantara dengan alat berat mereka. (Ilustrasi: TIMES AI Academy)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Rencana pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan 20 juta hektare hutan sebagai cadangan pangan menimbulkan beragam tanggapan. Komisi Lingkungan dan Sustainability Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia memberikan catatan penting bahwa upaya tersebut harus menjamin keberlanjutan lingkungan. 

Marhadi, Ketua PPI Dunia menungkap bahwa organisasi mereka mendukung upaya pemerintah untuk ketahanan pangan. Dalam sebuah meeting online (24/1/2025) dirinya bersama beberapa angota dari PPI Negara membahas masalah tersebut lebih lanjut. 

Advertisement

"Namun pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal melalui Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Jangan sampai tujuan mulia ini merusak ekosistem," ungkapnya.

Pemerintah, melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan mencapai swasembada pangan. Hal tersebut merupakan sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Namun, para mahasiswa dari PPI Dunia menyoroti potensi dampak negatif pada lingkungan jika kebijakan ini tidak dikelola dengan baik.

Pemanfaatan Lahan Tidak Berhutan dan Alternatif Lain

Nugraha Akbar Nurrochmat, mahasiswa di Warsaw University of Life Sciences, menegaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan hanya dapat dilakukan jika lahan tersebut secara fisik tidak berhutan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

“Diversifikasi pangan melalui tanaman seperti sagu dan ubi juga perlu diprioritaskan untuk mengurangi ketergantungan pada beras,” jelas Nugraha.

Selain itu, konsep perhutanan sosial dan agroforestri diusulkan untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan produksi pangan. Gagasan ini dinilai mampu menyeimbangkan kebutuhan pangan dengan kelestarian ekosistem.

Pentingnya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Ryan Haryo Setyawan, mahasiswa di University College Cork, menekankan pentingnya AMDAL sebelum memanfaatkan lahan, meskipun lahan tersebut berupa hutan terdegradasi atau padang rumput.

“Lahan seperti ini sering memiliki fungsi ekologis penting, seperti habitat satwa liar. Kita tidak boleh mengabaikan ekosistem yang ada,” ujarnya.

Ia juga menyarankan evaluasi terhadap program food estate sebelumnya untuk memperbaiki kekurangan seperti kurangnya tenaga kerja dan manajemen.

Intensifikasi Pertanian Sebagai Prioritas  

James Zulfan dari Universitas New South Wales mengusulkan agar pemerintah fokus pada intensifikasi pertanian melalui inovasi teknologi dan penelitian.

“Kita tidak perlu lagi memperluas lahan jika varietas unggul dapat meningkatkan hasil panen,” jelasnya. James juga menekankan pentingnya kajian ekonomi, sosial, dan ekologi yang dapat diakses publik.

Naufal dari University of Leeds menyarankan tata kelola lahan berbasis ekologi di Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan melibatkan masyarakat lokal. Pendekatan ini dinilai dapat mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan fungsi lingkungan.

PPI Dunia berharap pemerintah dapat mengutamakan keberlanjutan agar upaya ini benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi rakyat dan lingkungan

Kritik konstruktif dari PPI Dunia ini menegaskan pentingnya kebijakan pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga melestarikan sumber daya alam bagi generasi mendatang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Khodijah Siti
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES