Alami Krisis Politik, Israel Terus Lakukan Pembantaian di Jalur Gaza

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Israel mengalami krisis politik yang terus meningkat di dalam negerinya, tapi masih saja terus melakukan pembantaian di Jalur Gaza.

Kamis kemarin, hari keempat agresi keduanya, Israel telah membunuh lebih dari 100 orang warga Palestina di Gaza.

Advertisement

Juru bicara Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Gaza mengumumkan, bahwa situasi di Jalur Gaza sangat buruk dan penduduknya menderita kondisi yang mengerikan.

Dilansir Al Jazeera, kini total korban meninggal dunia karena kebiadaban tentara Israel di jalur Gaza menjadi 591 orang, dan 1.042 orang lainnya luka-luka.

Sementara itu perpecahan politik dan sosial di Israel semakin parah akibat agresi di Gaza itu 

Kepala Shin Bet, Ronen Bar telah mengirim surat kepada para menteri yang menyatakan, bahwa tuduhan terhadapnya sama sekali tidak berdasar.

Ronen menegaskan, bahwa ia akan bertindak sesuai dengan perintah hukum, bukan menurut keputusan badan mana pun.

Disisi lain, ribuan warga Israel berdemonstrasi dan memblokir jalan-jalan utama di sekitar markas besar Netanyahu di Yerusalem sebagai protes terhadap upaya pemecatan kepala dinas keamanan Shin Bet itu.

Presiden Israel Prihatin

Bahkan presiden Israel, Isaac Herzog pada hari Kamis menyatakan keprihatinannya atas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Netanyahu beberapa jam sebelum kabinetnya berencana memecat kepala keamanan dalam negerinya itu. dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Tidak mungkin untuk tidak merasa sangat terganggu oleh kenyataan pahit yang terbentang di depan mata kita," kata Herzog dalam sebuah pernyataan video, tanpa menyebut nama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Awal minggu ini, Benjamin Netanyahu mengumumkan akan kembali berperang di Gaza, dengan mengirimkan pasukan darat, setelah pembicaraan tentang perpanjangan gencatan senjata dengan kelompok militan Palestina Hamas menemui jalan buntu.

"Tidak terpikirkan untuk melanjutkan pertempuran sementara masih menjalankan misi suci untuk membawa pulang para sandera kita," tambah Herzog, yang perannya sebagian besar bersifat seremonial.

Pernyataannya yang tidak biasa itu muncul menjelang pemungutan suara anggaran negara yang diperkirakan akan dilakukan akhir bulan ini.

Pemerintahan Netanyahu telah mengusulkan menaikkan pajak, memotong dana pendidikan serta kesehatan sambil meningkatkan pengeluaran di sektor Yahudi ultra-Ortodoks,  sebua rencana yang telah menuai kritik karena banyak ultra-Ortodoks tidak bertugas di ketentaraan.

"Ribuan panggilan tugas cadangan baru-baru ini telah dikeluarkan, dan tidak masuk akal untuk mengirim putra-putra kita ke garis depan sementara pada saat yang sama memajukan inisiatif yang memecah belah dan kontroversial yang menciptakan keretakan yang dalam di dalam negara kita," kata Herzog lagi.

Sembari menyerukan kepada para pembuat keputusan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati setiap langkah dan menilai apakah itu memperkuat ketahanan nasional, Herzog juga mengkritik keputusan untuk melanjutkan pertempuran di Gaza.

Sementara sandera Israel, termasuk beberapa yang diketahui masih hidup, masih berada di Gaza.

Kamis kemarin, ribuan orang Israel menerjang hujan dan suhu yang sangat dingin di Yerusalem untuk memprotes keputusan pemerintahan Netanyahu untuk kembali berperang. Mereka melihat langkah Netanyahu itu sebagai tindakan mengabaikan para sandera.

Para pengunjuk rasa itu juga menyuarakan penentangan terhadap upaya Netanyahu yang akan memecat Ronen Bar.

Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, penasihat hukum pemerintah yang diancam oleh upaya terpisah untuk menyingkirkannya dari peran pengawasnya, mengatakan, rencana untuk memecat Bar kemungkinan ilegal.

Bar sebenarnya akan mengakhiri masa jabatannya tahun depan.

Jika pemecatan disetujui oleh pemerintah, maka ia akan menjadi kepala Shin Bet pertama dalam sejarah Israel yang diberhentikan lebih awal.

"Sayangnya, kita menyaksikan serangkaian tindakan sepihak, dan saya sangat khawatir tentang dampaknya terhadap ketahanan nasional kita," tambah Herzog, sambil meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ribuan orang yang berunjuk rasa itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.