Kemenag RI Perkuat Sinergi Tim Pengawas Haji 2025, Adaptasi Cepat Jadi Kunci

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memperkuat sistem pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Konsolidasi Tim Pengawas Haji 2025 yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Khairunas, di Kantor Daerah Kerja Makkah, Arab Saudi.

Mengawali rapat, Khairunas menyampaikan optimisme bahwa haji tahun ini dapat terselenggara dengan baik melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Advertisement

"Alhamdulillah seluruh tim pengawas dari berbagai instansi telah hadir dan memastikan penyelenggaraan haji tahun ini berjalan sukses," ujarnya di hadapan para peserta rapat, Minggu (1/6/2025).

Dinamika Baru: Delapan Syarikah

Khairunas mengungkapkan bahwa tahun ini terdapat tantangan baru dalam bentuk pengelolaan haji oleh delapan syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) yang berbeda. Kondisi ini menuntut adanya adaptasi cepat dalam koordinasi dan pengawasan.

"Tahun ini penyelenggaraan haji disediakan oleh 8 Syarikah sehingga harus ada adaptasi dalam penyelenggaraan haji," tambahnya.

Koordinasi Armuzna Jadi Fokus

Selain membahas tantangan baru, rapat juga mengulas mekanisme pelaksanaan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Pemaparan teknis disampaikan oleh Kepala Satuan Operasional Armuzna, Harun Arrasyid, yang menyoroti pentingnya kesiapan logistik, transportasi, dan layanan kepada jemaah selama fase puncak haji.

Khairunas menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga untuk memastikan setiap jemaah haji Indonesia mendapat pelayanan optimal dan sesuai standar.

"Kita harapkan seluruh tim pengawas dapat bersinergi agar semua jemaah haji dapat dilayani dengan baik," katanya.

18 Unsur Tim Pengawas Haji 2025

Pengawasan haji tahun ini melibatkan 18 unsur lintas instansi, yang mencakup Pengawas Internal Kementerian Agama, DPR RI, DPD RI, BPK RI, Kemenko PMK, Kemenko Polhukam RI, Kemendagri, Kemenkumham RI, Kemenlu RI, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Kementerian Keuangan.

Keterlibatan berbagai instansi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola haji yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada layanan jemaah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.