Jutaan Warga AS Turun ke Jalan, Protes Kepemimpinan Donald Trump Menguat

JAKARTA – Gelombang protes besar kembali terjadi di Amerika Serikat, ketika jutaan warga turun ke jalan menentang kepemimpinan Presiden Donald Trump. Aksi yang mengusung tema “No Kings” atau “Hari Tanpa Raja” ini berlangsung serentak di berbagai kota di AS, bahkan meluas hingga sejumlah negara di Eropa.

Demonstrasi yang digelar pada Sabtu waktu setempat tersebut dipicu berbagai isu, mulai dari tudingan gaya pemerintahan yang dinilai otoriter, kebijakan imigrasi yang ketat, hingga sikap terhadap perubahan iklim dan konflik internasional, termasuk ketegangan dengan Iran.

Penyelenggara menyebut aksi ini berpotensi menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah AS, dengan lebih dari 3.100 kegiatan digelar di kota besar, pinggiran, hingga wilayah pedesaan.

Mengutip laporan Euronews, aksi ini merupakan kali ketiga dalam kurun kurang dari satu tahun yang dilakukan dalam kerangka gerakan akar rumput “No Kings”. Aksi pertama berlangsung pada Juni tahun lalu, bertepatan dengan ulang tahun ke-79 Trump dan parade militer di Washington, sementara aksi kedua pada Oktober disebut menarik sekitar tujuh juta peserta.

Di New York City, puluhan ribu orang mengikuti unjuk rasa. Salah satu peserta, aktor peraih Oscar Robert De Niro, menyebut Trump sebagai ancaman serius bagi kebebasan dan keamanan.

Sementara itu, di Washington, D.C., ribuan demonstran memadati kawasan National Mall dengan membawa berbagai spanduk, termasuk tuntutan agar presiden mundur dan seruan melawan fasisme.

Sejumlah peserta aksi juga menyampaikan kekecewaan mereka. Salah satu demonstran kepada AFP menilai kondisi politik saat ini mengkhawatirkan karena dianggap dipenuhi informasi yang tidak akurat dan minim koreksi.

Aksi ini mencerminkan polarisasi politik yang semakin dalam di AS. Di satu sisi, Trump masih mendapat dukungan kuat dari basis gerakan “Make America Great Again”. Namun di sisi lain, kelompok oposisi menilai kebijakan pemerintahannya cenderung menggunakan dekrit eksekutif, serta mengkritik sikapnya terhadap isu perubahan iklim dan energi fosil.

Kritik juga diarahkan pada penghentian program keberagaman serta kebijakan luar negeri, termasuk penggunaan kekuatan militer, yang dinilai bertentangan dengan janji kampanye sebelumnya.

Pemerintah AS merespons aksi tersebut dengan menepis signifikansinya. Juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, menyebut demonstrasi itu sebagai hasil jaringan pendanaan kelompok sayap kiri yang dinilai tidak mencerminkan dukungan publik secara luas.

Pernyataan senada disampaikan perwakilan Partai Republik di Kongres, yang menilai aksi tersebut sebagai ekspresi kelompok oposisi semata.

Meski demikian, penyelenggara mengklaim partisipasi demonstran semakin meluas, termasuk dari wilayah di luar kota besar yang sebelumnya dikenal sebagai basis Partai Demokrat.

Aksi solidaritas juga berlangsung di sejumlah negara Eropa. Sekitar 20.000 orang dilaporkan berunjuk rasa di berbagai kota seperti Amsterdam, Madrid, dan Rome.

Di Paris, ratusan orang—mayoritas warga Amerika yang tinggal di Prancis—berkumpul di Bastille bersama organisasi hak asasi manusia dan serikat pekerja.

Sementara itu, di London, demonstrasi juga menyoroti isu perang di Iran, disertai seruan menentang ekstremisme sayap kanan dan rasisme.

Di Italia, aksi di Roma tidak hanya menyoroti kebijakan luar negeri AS, tetapi juga mengkritik Perdana Menteri Giorgia Meloni terkait isu domestik.

Menjelang pemilihan paruh waktu pada November, dinamika ini berpotensi memengaruhi peta politik AS. Dengan tingkat persetujuan presiden dilaporkan berada di bawah 40 persen, Partai Republik menghadapi risiko kehilangan kendali di Kongres.

Gerakan “No Kings” kini menjadi salah satu simbol oposisi paling terlihat terhadap Trump sejak ia memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.