Iran Klaim MoU dengan AS Resmi Berlaku, Fokus pada Nuklir dan Selat Hormuz

JAKARTA – Pemerintah Iran mengumumkan bahwa nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Amerika Serikat telah difinalisasi dan ditandatangani secara elektronik oleh kedua pihak. Dengan selesainya proses tersebut, kesepakatan diklaim telah resmi berlaku dan menjadi dasar bagi dimulainya tahap implementasi serta negosiasi lanjutan. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan teks MoU yang dikenal sebagai Islamabad Memorandum of Understanding telah disahkan melalui tanda tangan para pemimpin kedua negara.

“Sekarang saatnya menguji implementasi perjanjian tersebut,” ujar Baghaei seperti dikutip media pemerintah Iran, Kamis (18/6/2026).

Pernyataan itu memperkuat indikasi bahwa Washington dan Teheran telah menyepakati penghentian operasi militer serta membuka jalan menuju perundingan yang lebih komprehensif dalam beberapa pekan mendatang. Kesepakatan yang semula diperkirakan akan ditandatangani secara resmi di Jenewa, Swiss, pada Jumat mendatang kini tidak lagi memerlukan seremoni penandatanganan karena prosesnya telah dilakukan secara digital. Meski demikian, delegasi kedua negara masih berencana berada di Swiss untuk membahas langkah lanjutan. 

Hingga kini, Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan resmi yang rinci mengenai penandatanganan tersebut. Namun sejumlah pejabat Amerika Serikat telah mengonfirmasi bahwa dokumen itu memang telah ditandatangani dan mulai berlaku. 

MoU tersebut muncul setelah konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026. Salah satu tujuan utama yang berulang kali disampaikan Presiden AS, Donald Trump, adalah memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. 

Berdasarkan rincian yang diungkap sejumlah pejabat AS, MoU itu tidak hanya menyentuh isu nuklir. Dokumen tersebut juga menetapkan periode negosiasi selama 60 hari untuk mencapai kesepakatan final, pembukaan kembali jalur pelayaran di Strait of Hormuz, serta langkah-langkah menuju pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Iran. 

Iran menyambut kesepakatan tersebut sebagai keberhasilan diplomatik. Negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, bahkan menyebut MoU itu sebagai bukti kegagalan Amerika Serikat mencapai seluruh tujuannya dalam konflik tersebut. 

Meski demikian, sejumlah isu masih berpotensi menjadi sumber perdebatan. Salah satunya adalah rencana Iran mengenakan biaya layanan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz setelah masa negosiasi 60 hari berakhir. Sikap itu berpotensi bertentangan dengan keinginan Washington yang menginginkan jalur perdagangan strategis tersebut tetap bebas biaya. 

Para pengamat menilai MoU ini lebih merupakan kerangka awal menuju kesepakatan yang lebih luas daripada perjanjian damai final. Keberhasilan atau kegagalannya akan sangat bergantung pada hasil negosiasi selama dua bulan ke depan, terutama terkait program nuklir Iran, pencabutan sanksi, keamanan regional, dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.