IMO Tolak Usulan Tarif Kapal di Selat Hormuz, Tegaskan Bertentangan dengan Hukum Internasional
IMO menolak usulan tarif kapal di Selat Hormuz yang diajukan AS dan Iran. PBB menilai kebijakan itu tidak memiliki dasar hukum internasional.
JAKARTA – Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Organisasi Maritim Internasional (IMO) menegaskan bahwa usulan untuk mengenakan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak memiliki dasar hukum internasional. Sikap ini sekaligus menjadi penolakan terhadap wacana yang sebelumnya muncul dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump maupun Iran.
Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, menyatakan bahwa setiap kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional tidak dapat diterapkan dalam sistem pelayaran global.
"Jika hal itu tidak sesuai dengan hukum internasional dan jika tidak memiliki dasar yang kuat untuk benar-benar diberlakukan; maka hal tersebut tidak dapat diterapkan," kata Dominguez dalam wawancara dengan Kyodo News di London, Kamis (23/7/2026).
Ratusan Kapal Masih Terjebak di Selat Hormuz
Situasi keamanan di Selat Hormuz masih menjadi perhatian dunia. Sejak Juni 2026, IMO sempat menginisiasi evakuasi kapal-kapal yang terjebak di kawasan tersebut. Namun, operasi itu dihentikan setelah terjadi serangan terhadap kapal dagang.
Menurut Dominguez, hingga kini sekitar 500 kapal masih berada di kawasan Selat Hormuz dan belum dapat dievakuasi.
Ia menjelaskan, proses evakuasi hanya dapat dilanjutkan apabila Iran dan Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan bahwa kapal-kapal sipil tidak akan menjadi sasaran serangan selama proses pelayaran berlangsung.
IMO Siapkan Kerangka Pemantauan Baru
Selain menangani situasi darurat, IMO juga tengah membahas kemungkinan pembentukan mekanisme baru untuk memantau keamanan pelayaran di Selat Hormuz bersama Iran dan Oman.
Meski demikian, Dominguez menegaskan hingga saat ini belum ada proposal resmi yang diajukan terkait pembentukan sistem tersebut.
Langkah itu dinilai penting mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia yang menjadi lintasan utama distribusi energi global.
Ketegangan Laut Merah Ikut Jadi Sorotan
Dalam kesempatan yang sama, Dominguez juga menyoroti memburuknya situasi keamanan di Laut Merah setelah kelompok Houthi di Yaman mengumumkan blokade maritim terhadap kapal-kapal yang memiliki keterkaitan dengan Arab Saudi.
Menurutnya, jalur pelayaran internasional tidak seharusnya menjadi alat tekanan dalam konflik geopolitik.
"Transportasi laut tidak seharusnya dijadikan sandera dalam konflik geopolitik apa pun," tegasnya.
Asia Berpotensi Menanggung Dampak Terbesar
IMO menilai kawasan Asia menjadi salah satu pihak yang paling rentan apabila ketegangan di Selat Hormuz terus berlanjut. Banyak negara di kawasan ini masih bergantung pada pasokan minyak mentah dari Timur Tengah yang sebagian besar dikirim melalui jalur tersebut.
Karena itu, Dominguez berharap negara-negara maritim, termasuk Jepang, dapat memainkan peran lebih aktif dalam mendorong dialog dan membantu meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang berkonflik.
Menurutnya, stabilitas Selat Hormuz tidak hanya penting bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah, tetapi juga menjadi faktor utama dalam menjaga kelancaran perdagangan dan keamanan energi dunia.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
