Jokowi Imbau Bantuan NonTunai Tak Disalahgunakan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo berpesan agar para penerima manfaat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak menyalahgunakan bantuan nontunai yang mereka terima.

Dihadiri 1.879 penerima KKS dari Depok, Bekasi, dan Bogor, bantuan pangan nontunai itu diluncurkan resmi oleh presiden di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017).

"Saya titip uang itu betul-betul digunakan untuk yang bermanfaat. PKH (Program Keluarga Harapan) untuk apa saja? Gizi anak, pendidikan anak, jangan dikasihkan suami untuk beli rokok. Jangan diminta suami untuk beli pulsa - tidak boleh, begitu kita tahu dipakai beli pulsa, beli rokok cabut. Setuju ya?" tegasnya.

Presiden juga berkali-kali menerangkan sekaligus memastikan para ibu-ibu yang hadir memahami program KKS yang diluncurkan pemerintah ini.

"Ini KKS isinya adalah uang Rp 1.890.000 yang berupa uang untuk PKH, karena ada yang tidak PKH. Yang untuk bantuan pangan isinya setiap bulan Rp 110.000 berarti satu tahun Rp 1.320.000. Tadi yang Rp 1.890.000 diambil 4 kali dalam setahun," tuturnya.

Selain itu, presiden menambahkan jika melalui KKS, tiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp 110.000 per bulan. Saldo dalam KKS inilah yang nantinya dapat ditukarkan dengan komoditas beras dan bahan pangan lainnya.

"Berasnya sudah kita siapkan dengan kualitas yang baik. Namanya Beras Kita. Kalau dulu mau tidak mau terima beras ada yang hitam dan cokelat. Sekarang bisa pilih beras yang baik. Ini per kilonya Rp 8.500," ucap presiden.

KKS juga mencakup bantuan PKH berisi saldo sebesar Rp 1.890.000. Diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, kartu ini bisa digunakan untuk menebus beras, telur atau bahan pokok lain di pasar, warung, toko pada harga eceran tertinggi yang berlaku. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement