Prihatin Korupsi e-KTP, Jokowi Minta KPK Bertindak Tegas

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengaku prihatin dengan kasus korupsi masif dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), apalagi hal itu memicu kekacauan pengelolaannya sehingga cenderung tak bermanfaat.

"Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorup. Jadi saya ingin ini diproses yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini," tegasnya di Jakarta pada Sabtu (11/3/2017).

Advertisement

Presiden mengaku kecewa dengan korupsi e-KTP ini karena anggaran yang besar pada akhirnya tak berbuah manfaat. "Habisnya 6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja. Sistemnya tidak benar," lanjutnya. (*)

Dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada sejumlah tokoh-tokoh yang diduga terkait, presiden menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada KPK.

Menurut presiden, jika pengelolaan e-KTP bisa selesai dengan benar tanpa korupsi, maka pengurusan identitas akan makin mudah dan efisien, termasuk untuk pengurusan paspor, SIM, syarat perbankan dan perpajakan maupun pemilihan kepala daerah.

Selain kekacauan, presiden juga menyebut dugaan korupsi e-KTP malah membuat pengelolaan administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri terhambat. Pasalnya, sejumlah pejabat di menjadi khawatir saat melakukan penugasan terkait e-KTP.

"Ini juga ada problem juga. Kita harus buka juga kan. Karena ada masalah e-KTP ini, sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut," imbuhnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.