Kasad Mulyono: TNI AD Harus Siap Hadapi Perang Hibrida

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono mengatakan saat ini terjadi perubahan paradigma pertempuran menuju ke perang Hibrida.

Untuk menghadapi perang tersebut, TNI AD harus kembali menyelaraskan Doktrin Kartika Eka Paksi beserta doktrin turunannya dengan Doktrin TNI, Tri Dharma Eka Karma.

Advertisement

"Pusat Komando dan Pengendalian Angkatan Darat juga harus direvitalisasi sebagai fungsi strategis dalam pembinaan maupun penggunaan kekuatan TNI AD," kata Mulyono membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat di Aula Jenderal Besar AH Nasution, Mabesad, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Di samping ancaman dalam perang Hibrida, mantan Pangkostrad ini juga mengungkapkan bahwa ada tantangan besar lain yang harus dihadapi TNI AD, yakni ancaman kesenjangan ekonomi, senjata biologi dan perang siber.

"TNI AD harus memiliki kepedulian terhadap kondisi rakyat dan bangsa Indonesia agar terhindar dari krisis. Apalagi sebagai tentara rakyat yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, TNI AD memiliki kewajiban untuk terlibat langsung dalam mengatasi permasalahan kebangsaan, " katanya.

Kasad juga menyampaikan, TNI AD juga harus diperkuat dengan Alutsista dan Sistem Siber yang handal, memiliki interoperabilitas antar Angkatan dan sesuai dengan tipologi wilayah.

Untuk mendukung tersebut, maka Fungsi Litbang harus diberdayakan secara optimal agar menghasilkan produk kajian yang memiliki nilai strategis, bermanfaat secara fundamental dan berkelanjutan.

Dalam hal pembangunan postur TNI AD, tambahnya, dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas dan cenderung menurun, sasaran yang ditetapkan dalam MEF Tahap I dan II di tahun lalu belum tercapai, bahkan diprediksi tahun ini pun akan mengalami hal serupa.

"TNI AD harus lebih selektif dalam menetapkan skala prioritas agar sasaran MEF II tetap dapat tercapai pada akhir tahun 2019," katanya.

Namun, dia mengingatkan, hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada laporan keuangan Kemhan/TNI dapat diperoleh kembali tahun ini.

"Hal itu juga sebagai bentuk pertanggung jawaban TNI AD kepada rakyat atas penggunaan anggaran pertahanan negara bagi pembangunan kekuatan Angkatan Darat," katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.