Cerita Hamengkubuwono X Dalam Jalankan Peran Sebagai Sultan dan Gubernur

YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X menceritakan bagaimana perannya menjalani kepemimpinan sebagai Kepala Daerah dan Sultan di saat bersamaan. Kepada tim Ekspedisi Gubernur, ia menceritakan peran sebagai Sultan dan Gubernur justru membuatnya tidak berjarak dengan rakyat.

"Kadang saya bingung, dalam menjalankan peran sebagai Sultan, kalau rakyat ingin bertemu maka saya harus menemui, tapi sebagai Gubernur ada protokoler yang membatasi, untuk urusan teknis juga langsung diserahkan pihak atau dinas terkait, tapi kalau sebagai Sultan tak memandang urusannya apa, Sultan harus menemui rakyatnya," ungkap Sultan kepada Tim Ekspedisi dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa (9/10) di Kantornya.

Namun Sultan sering menasehati bawahannya. Baik Kepala Dinas maupun Forkopimda agar bisa dengan mudah ditemui oleh rakyat.

"Saya sering nasehati Forkopimda dan Kepala Dinas agar mudah ditemui rakyat, lha wong ketemu dengan Sultan atau Gubernur saja bisa, kenapa dengan Forkopimda atau Kepala Dinas susah," ujarnya.

Menurut Hamengkubuwono X masyarakat butuh dihargai dengan didengar dan dekat dengan pemimpinnya, sehingga ketika sedang turun ke lapangan ia sering melepas tanda jabatan sebagai Gubernur, agar tidak berjarak dengan rakyat.

Kemudian terkait keistimewaan Yogyakarta, Sultan menegaskan bahwa di DIY tidak ada monarki, namun yang ada ialah keistimewaan yang merupakan amanat konstitusi.

"Di DIY tidak ada monarki. Dalam UU yang ada adalah Sultan dan Pakualam yang bertahta sebagai Kepala Daerah. Dan saya hanya Raja ketika berada di rumah, di Kraton, selebihnya saya Kepala Daerah seperti biasanya," ungkap Sultan yang akrab disapa Ngarso Dalem.

Lalu meski tidak ada Pemilihan Kepala Daerah untuk Gubernur, Sultan  menyebut bahwa Indeks Demokrasi di DIY cukup tinggi.

"Indeks demokrasi di Jogja termasuk tinggi, kok bisa padahal tidak ada Pilkada atau Pemilihan Gubernur? artinya proses demokrasi dalam kaitannya partisipasi rakyat terutama kebebasan sipil sangat baik di Jogja," jelas Hamengkubuwono X.

Sultan juga menegaskan bahwa keistimewaan Yogyakarta dengan menjaga tradisi yang ada tidak menghambat adanya proses modernisasi, karena keduanya bisa saling berharmoni.

"Modernisasi itu ada dalam pikiran, dan bisa selaras dengan adat dan tradisi, keduanya bisa saling selaras dan harmoni. Dan tidak ada tradisi yang usang, pola pikir boleh mengikuti jaman, tapi tradisi membantu kita menjaga integritas, dan tradisi sebagai identitas berbangsa itu harus dijamin konstitusi," ujar Sultan kepada Tim Ekspedisi Gubernur. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.