AMAN Nilai Kebijakan Pemerintah Masih Tidak Relevan Dalam Melindungi Hak Masyarakat Adat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kebijakan pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat masih dinilai tidak relevan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Sebab, masih banyak pelanggaran yang kerap dialami oleh masyaralat adat adat di pedalaman-pedalaman wilayah di Indonesia.

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi menyatakan bahwa masih banyaknya peristiwa perampasan wilayah adat oleh pemerintah pusat yang mengorbankan keberlangsungan hidup masyarakat adat. 

Advertisement

"Terbukti itu semua wilayah adat di kavling-kavling untuk perusahaan, taman nasional, konservasi tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Itu terjadi karena ketika keputusan itu diambil tidak ada dalam bentuk aspirasi fisik maupun gagasan," ucap Rukka saat ditemui di kawasan Jalan Guntur, Jakarta Selatan, Minggu (3/2/2019).

Lebih lanjut, Rukkan menyampaikan dalam menanggulangi hal tersebut, AMAN terus berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dengan mengutus para calon legislatif (caleg) dari pihaknya. 

Rukka menambahkan bahwa dalam menentukan bakal caleg yang akan maju dalam Pemilu, pihaknya melakukan musyawarah mufakat dalam organisasinya agar melahirkan para kader yang terbaik. 

"Paling penting adalah kami percaya politik ala masyarakat adat pada suatu saat memang harus ikut mewarnai politik liberal. Kemudian yang kami lakukan adalah sedang mempraktekan demokrasi ala masyarakat adat demokrasi demografis melalui musyawarah mufakat. Karena kan demokrasi kita nggak begitu, suara orang berhenti di lubang kotak suara," jelas Rukka. 

Sebagai organisasi yang beranggotakan para tokoh masyaralat adat, AMAN akan terus berupaya memperjuangkan kebijakan yang melindungi masyarakat adat. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kelestarian akan budaya leluhur terlebih warisan wilayah adat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.