Menko PMK RI: Prioritas Bansos Presiden untuk Masyarakat Tak Terdata DTKS

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia RI (Menko PMK RI), Muhadjir Effendy menilai ancaman Covid-19 telah menyebabkan hampir semua orang kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. terutama rumah tangga miskin dan rentan serta sektor informal.

Oleh karena itu, berbagai program bantuan sosial diberikan seperti bantuan sosial berupa sembako, uang tunai, keringanan pembayaran listrik, dan lainnya.

Advertisement

Penduduk yang tinggal di daerah episentrum Covid-19, DKI Jakarta dan sekitarnya mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) Presiden berupa sembako yang disalurkan tiap dua minggu sekali dengan nilai @ Rp 300.000. Di DKI telah disalurkan per 20 April 2020. 

"Hingga tanggal 30 April 2020, berdasar data Kemensos, penyaluran bansos Presiden telah disalurkan kepada 374.736 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sebanyak 39,6 persen dari total 947.126 KPM yang tercatat," ujarnya melalui siaran pers di laman resmi Menko PMK RI di Jakarta, Sabtu (2/4/2020).

Untuk memastikan penyaluran bansos berjalan dengan baik dan ketersediaan stok sembako cukup, Muhadjir mengecek salah satu dari lima gudang logistik stok bansos Presiden, tepatnya di Marunda, Jakarta Utara. 

Gudang yang berada di Marunda, Jakarta Utara adalah titik distribusi untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang menggandeng PT. Pasar Tani Indonesia sebagai supplier sembakonya.

"Stoknya saya cek tadi. Saya lihat cukup, tidak ada masalah. Aman-aman saja. Mudah-mudahan ini lancar. Saya yakin bisa disalurkan dengan baik," ucap Menko PMK RI saat melakukan pengecekan stok logistik di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (1/5/2020).

Setelah mengecek ketersediaan stok sembako, Muhadjir turun langsung memantau penyaluran bansos di RW 08, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Untuk RW 08, pada hari ini disalurkan paket bansos sembako sebanyak 1.133 paket.

Ia menerima laporan dari RW setempat terkait data penerima yang bahwa masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdaftar sebagai penerima. Menurutnya, masih ada ruang untuk usulan warga penerima baru.

Namun mesti dipastikan bahwa yang diberikan adalah mereka yang terdampak dan tidak ada tumpang tindih antara yang terima bansos dari pemprov dan pemerintah pusat.

Menurut Muhadjir, sesuai kesepakatan awal pemerintah pusat salurkan bantuan sosial Presiden sebanyak 1,3 juta keluarga di DKI dan apabila pemprov akan menyalurkan bantuan sosial dari anggarannya maka diminta untuk melengkapi guna menjaring yang belum terdaftar.

"Nanti akan kita benahi persoalan data ini. Saya nanti minta pak Mensos untuk benahi," katanya. 

Dalam menyalurkan bansos sembako, Muhadjir menerangkan, pemerintah memprioritaskan mereka yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan bantuan pemerintah provinsi.

Bantuan disalurkan berdasarkan data masyarakat yang membutuhkan yang dihimpun RT/RW setempat. "Karena data yang di luar DTKS ini adalah kelompok yang harus mendapat perhatian. Terutama mereka yang sebelumnya tidak miskin tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Sehingga peluang mereka menerima bantuan itu kecil," terangnya.

"Karena itu justru yang kita perhatikan adalah data yang ada di lapangan. Karena DTKS ini sebagian besar sudah mendapatkan bantuan reguler dari pemerintah," tandasnya.

Selain memantau penyaluran bansos di Jakarta Utara, Menko PMK RI Muhadjir Effendy juga melakukan pemantauan ke RW 04 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 1.084 paket Bansos Presiden berupa sembako siap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.