Deretan Diplomat RI yang Melawan Vanuatu dalam Sidang Umum PBB

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan dengan sekitar 200 ribu penduduk yang terletak di bagian selatan Samudera Pasifik. Negara ini terus mengusik Indonesia dalam Sidang Umum PBB dengan tuduhan pelanggaran HAM atas Papua.

Sejak 2016, Vanuatu memang sering memanfaatkan kesempatan bicara di Sidang PBB untuk menyerang Indonesia. Seperti yang dilakukan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman yang mengungkit soal isu pelanggaran HAM pada sidang, Minggu (27/09/2020) lalu.

Advertisement

Namun, tuduhan-tuduhan itu selalu bisa ditepis oleh sejumlah diplomat RI. Berikut ini deretan nama diplomat RI tersebut:

1. Nara Masista Rakhmatia (Sidang PBB 2016)

Pada 28 September 2016, Vanuatu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Seperti dilansir ABC Australia pada 28 September 2016, mereka menggunakan kesempatan berpidato di Majelis PBB untuk mendesak dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.

Menanggapi hal itu, Nara Masista Rakhmatia sebagai delegasi RI menilai kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri.

"Laporan bermotif politik mereka dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di Provinsi Papua Barat, yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata," katanya.

2. Ainan Nuran (Sidang PBB 2017)

Dari situs resmi Perutusan Tetap RI untuk PBB, Ainan menjabat Sekretaris III bidang Hubungan Ekonomi I. Dia berada di bawah koordinasi Dubes RI untuk PBB Dian Triansjah Djani.

Pada sidang tahun 2017, Ainan membacakan hak jawab dalam debat dan menanggapi sejumlah negara yang menyebarkan isu HAM tentang Papua dan Papua Barat. Ainan menekankan isu tentang HAM itu lalu digemakan lagi oleh individu yang pro-separatis.

"Tuan Presiden, delegasi Indonesia akan menggunakan hak jawab atas pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta digemakan oleh Tuvalu dan Granadies tentang Papua dan Papua Barat," ungkap Ainan seperti dalam video yang diunggah situs resmi PBB yang dilihat detikcom, Selasa (10/10/2017).

"Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoaks dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat," kata Ainan.

3. Jusuf Kalla (Sidang PBB 2018)

Pada 2018, Jusuf Kalla yang langsung membalas serangan Vanuatu dalam Sidang Umum PBB tahun itu. Wapres RI ke-10 dan ke-12 RI itu mengungkap negara Vanuatu kerap berbuat ulah dengan memunculkan isu-isu tidak benar terkait pelanggaran HAM di Papua.

"Ada negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM, tentang tidak sahnya bergabungnya Papua ke Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri," kata JK usai sidang umum di Markas PBB, New York, Kamis (27/9/2018).

"Tidak boleh suatu negara untuk katakanlah tidak mengaku apa yang sudah diputuskan oleh PBB itu sendiri," jelasnya.

4. Rayyanul Sangadji (Sidang PBB 2019)

Rayyanul Sangadji sebagai delegasi RI menggunakan hak jawab untuk menanggapi pernyataan Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas, yang mengangkat isu Papua. Vanuatu mengecam pelanggaran HAM yang dituding dilakukan Indonesia terhadap masyarakat asli Papua.

Indonesia balik menuding motif Vanuatu mengangkat isu Papua di PBB bukanlah dilatari kepedulian terhadap HAM, melainkan karena negara itu mendukung separatisme. Rayyanul menyebut langkah provokatif Vanuatu adalah state-sponsored separatism.

"Vanuatu ingin memberi kesan seakan-akan mendukung isu HAM, padahal motif yang sebenarnya adalah negara itu mendukung agenda separatis," kata Rayyanul seperti dikutip dari video di situs PBB.

"Vanuatu tidak sadar bahwa aksinya memberikan harapan kosong, bahkan memicu konflik. Perbuatan tersebut sangat tidak bertanggung jawab," lanjutnya.

5. Silvany Austin Pasaribu (Sidang PBB 2020)

Silvany menanggapi dengan tegas Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman yang mengungkit masalah Papua. Silvany mengatakan tuduhan Vanuatu itu hal yang memalukan. Vanuatu, menurutnya, terlalu ikut campur urusan Indonesia.

"Ini memalukan bahwa suatu negara terus memiliki obsesi tidak sehat yang berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau memerintah sendiri," ujarnya tegas.

Dalam Sidang Umum PBB itu, diplomat muda ini meminta Vanuatu menjalankan terlebih dahulu apa yang tercantum dalam Piagam PBB. "Sebelum hal itu dilakukan, tolong jangan menceramahi negara lain," ungkap Silvany.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.