UII – Kemenlu RI Gelar Forum Debriefing Kepala Perwakilan RI

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia (FPSB UII) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI).

Kerja sama itu dilakukan dengan menggelar kegiatan 'Forum Debriefing Kepala Perwakilan Republik Indonesia' pada Jumat (9/4/2021) secara virtual. Agenda yang diikuti lebih dari 500 peserta itu dibuka oleh Kepala BPPK Kemenlu RI, Dr. Siswo Pramono.

Advertisement

Dalam sambutannya, Siswo mengatakan Indonesia memiliki peran strategis di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan organisasi multilateral terbesar di dunia.

Kerja sama Indonesia dengan berbagai negara dibentuk guna membantu perkembangan nasional. Selain itu, semakin banyaknya tantangan global yang terjadi di dunia juga membutuhkan kerja sama internasional.

Menurutnya forum ini adalah wadah bagi Kemenlu RI dalam menyampaikan pertanggungjawaban publik bagi kepala perwakilan yang telah menyelesaikan pengabdiannya di luar negeri.

Sehingga publik bisa memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan visi dan misi pemerintah Indonesia di wilayah akreditasi dalam melaksanakan hubungan bilateral ataupun multilateral.

Pidato kunci disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, H.E. Mahendra Siregar. Ia mengatakan dalam 10 terakhir hubungan dinamika tatanan dunia semakin dinamis dan penuh tantangan, terlebih dalam 14 bulan terakhir, pandemi Covid-19 menjadi sentimen nasionalisme semakin jelas.

Sentimen nasionalisme di beberapa negara semakin marak, termasuk dalam kondisi pengadaan dan distribusi vaksin di tingkat nasional, menjadikan suatu istilah baru yaitu ‘vaccine nationalism’.

Kebijakan politik bebas aktif bilateral Indonesia juga semakin menguat, tanpa harus memihak pada kekuatan besar. "Politik bebas aktif Indonesia terbukti tetap relevan bahkan terlihat semakin efektif dan sangat kontekstual, merespon kondisi dan dinamika yang ada," katanya dalam siaran pers yang diterima TIMES Indonesia, Sabtu (10/4/2021)

Pada kesempatan yang sama, Rektor UII, Prof. Fathul Wahid dalam sambutannya yang diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang pengembangan Akademik dan Riset  UII, Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng., Sc. menuturkan, upaya Indonesia dalam menyuarakan kepentingan dan arah politik yang berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

Kehadiran Indonesia dalam dunia internasional merupakan sesuatu yang mutlak dan perlu dijaga semangat serta keberlanjutannya. UII menilai bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan berbagai kajian keilmuan terkait politik luar negeri Indonesia sebagai kontribusi aktif bagi perkembangan negara.

"Perguruan tinggi juga merupakan salah satu tonggak penting dalam menciptakan wawasan generasi muda yang tidak hanya memiliki jiwa nasionalisme dan semangat luhur Pancasila, namun juga memiliki wawasan global yang akan membawa generasi muda semakin adaptif dan berkontribusi aktif tidak hanya level nasional, namun juga sebagai bagian masyarakat global," tuturnya.

Sementara Menteri ESDM RI dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia periode 2017-2019, H.E. Ir. Arifin Tasrif mengemukakan bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang tengah menghadapi ageing population.

Diperkirakan jumlah penduduk Jepang akan terus menurun hingga 50 tahun kedepan. Sejak 2018, Jepang mulai membuka program Specified Skilled Workers (SSW) dari sejumlah negara, salah satunya Indonesia.

Adapun hubungan bilateral Indonesia dan Jepang secara resmi membuka hubungan diplomatik pada 20 Januari 1958. Pada tahun 2018, Indonesia-Jepang merayakan 60 tahun hubungan bilateral kedua negara. Sejak tahun 2006, Indonesia- Jepang telah menandatangani kesepakatan Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future.

"Jepang adalah mitra dagang dari investasi utama Indonesia serta turut memberikan kontribusi pada pembangunan nasional melalui kerangka Official Development Assistance (ODA) serta hibah," jelasnya.

Pemerintah Jepang memperkirakan pekerja asing yang didatangkan adalah sekitar 345.000 pekerja dalam masa 5 (lima) tahun. Dimana 50.000-60.000 berada di 14 sektor pekerjaan, yaitu; pertanian, perikanan, produksi makanan dan minuman, restoran, keperawatan, cleaning bangunan, pengolahan bahan mentah, manufaktur mesin industry, industry elektronik, kontruksi, perkapalan, perawatan kendaraan bermotor, penerbangan dan perhotelan.

Selain itu, Duta Besar LBBP/Wakil Tetap RI untuk PBB (periode 2016-2021), H.E. Dr. Dian Triansyah Djani, S.E., M.A. manyebutkan meningkatnya polarisasi negara besar dan makin asertifnya negara middle power menjadikan semakin banyak tantangan global yang perlu kerja sama internasional. Menguatnya peran non-state actors dan penggunaan media sosial menjadikan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi multilateral.

Indonesia merupakan negara yang telah menyampaikan sebanyak dua kali Voluntary National Review mengenai implementasi SDGs, dan Indonesia juga memprakarsai Resolusi 74/198 mengenai International Year on Creative Economy, aktif dalam pembahasan isu-isu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pemukiman, ICT dan statistic serta mempromosikan Islamic Finance sebagai salah satu inovasi pendanaan SDGs.

"Indonesia juga memprakarsai Resolusi 75/17 mengenai seafarers dan global supply chain pada masa pandemi Covid-19, dan aktif dalam FOF mengenai Financial Inclusion and SDGs Financing," paparnya dalam Forum Debriefing Kepala Perwakilan Republik Indonesia kerja sama FPSB UII dan BPPK Kemenlu RI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.