Sejarah Hari Ini: 1 Juli, Hari Bhayangkara dan Sejarah Berdirinya Polri

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sejarah hari ini mencatat 1 Juli sebagai peringatan Hari Bhayangkara ke-75 yang terkait dengan sejarah terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain 1 Juli juga menandai kembalinya Hong Kong ke China setelah 150 tahun "dimiliki" Inggris.

1946: HUT Bhayangkara

Advertisement

1 Juli diperingati sebagai hari Bhayangkara. Peringatan HUT Bhayangkara ke-75 tahun 2021 kali ini mengangkat tema "Transformasi Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan COVID-19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju".

Dikutip dari laman polri.go.id, sejarah awal pembentukan Polri dimulai pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).

Keberadaan BKN semakin kuat setelah pada tanggal 21 Agustus 1945, Komandan Polisi Surabaya yakni Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Mochammad Jassin, menyatakan bahwa Tokubetsu Keisatsutai atau Korps Polisi Khusus Angkatan Laut bentukan Dai Nippon Jepang, berganti wujud menjadi Pasukan Polisi Republik Indonesia.

Saat itu, kepolisian di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara. Polisi saat itu hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan untuk masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Namun pada 1 Juli 1946 diterbitkan Ketetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 11/S.D. yang menyatakan bahwa Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Berdasarkan inilah setiap 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Bhayangkara adalah kata dari bahasa sansekerta. Bhayangkara merupakan pasukan elite pada masa Majapahit yang bertugas mengawal raja serta keluarga inti kerajaan. Selain itu, pasukan Bhayangkara juga mengemban amanat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Inilah alasan Polri mengadopso istilah Bhanyangkara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bhayangkara memiliki arti: “Pangkat golongan tamtama dalam kepolisian di bawah bintara yang mencakupi bhayangkara utama satu, bhayangkara utama dua, bhayangkara utama muda, bhayangkara kepala, bhayangkara satu, dan bhayangkara dua.”

1997: Hong Kong Kembali ke China

Perahu tradisional Hong Kong melintas dengan latar belakang gedung gedung di Kota Hong Kong. (foto: travelguide)

1 Juli 1997 menandai penyerahan kembalu Hong Kong ke China. Ini mengakhiri lebih dari 150 tahun kendali Inggris atas Hong Kong. Inggris telah menguasai pulau Hong Kong sejak 1842.

Dikutip dari BBC, dalam peristiwa ini, bendera Inggris diturunkan di atas Gedung Pemerintah - rumah bagi Gubernur terakhir Chris Patten selama lima tahun terakhir - pada tengah malam.

Bendera itu diserahkan kepada Patten yang kemudian dibawa pergi dengan Rolls Royce resminya, sebelum mobil itu diserahkan kepada Tung Chee-hwa, Kepala Eksekutif wilayah tersebut.

Di antara para tamu untuk upacara serah terima terakhir di Convention Center adalah Pangeran Charles, Perdana Menteri Tony Blair, Menteri Luar Negeri Robin Cook dan Chris Patten. Pejabat China termasuk Presiden Jiang Zemin, Perdana Menteri Li Peng, Menteri Luar Negeri Qian Qichen dan pemimpin militer Jenderal Zhang Wannian.

Di Beijing, upacara itu disaksikan di layar raksasa yang dipasang di Lapangan Tiananmen. Pemerintah China kemudian melakukan pelantikan pemerintahan Daerah Administratif Khusus yang baru. Tung Chee-hwa dilantik sebagai pemimpin baru Hong Kong.

"Ini adalah hari yang penting dan bersejarah ... Hong Kong dan China kembali utuh," kata Tung.

Perundingan untuk penyerahan Hong Kong antara Inggris dan China dimulai pada 1982. Setelah 22 kali pertemuan yang panjang, Perdana Menteri Margaret Thatcher dan Perdana Menteri China Zhao Ziyang mencapai kata sepakat pada 1984. Pada tahun 1992, Chris Patten menjadi Gubernur Inggris terakhir di Hong Kong. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.