Usman Hamid: Pengangkatan Untung Budiharto Sebagai Pangdam Jaya Merupakan Kebijakan Keliru

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengangkatan Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) menuai kritik dari Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Menurutnya, pengangkatan Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya merupakan sebuah kebijakan yang keliru.

Advertisement

“Jadi jelas keliru kebijakan mengangkat perwira tertentu yang pernah tersangkut pelanggaran HAM berat untuk menduduki jabatan struktur komando utama atau fungsional atau posisi strategis lainnya di lingkungan militer,“ ujar Usman, Sabtu (08/01/2022).

Menurutnya, pemerintah dan DPR RI tidak cermat jika mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak melanggar Undang-Undang atau bahwa mereka tidak punya masalah hukum.

Usman mengatakan, DPR pada 2009 pernah mengeluarkan empat rekomendasi kasus penculikan aktivis yang melibatkan Mayjen TNI Untung dan kawan-kawan. Usman menyebut, dengan tidak dipegangnya rekomendasi itu, sama saja pemerintah sengaja melupakan kejahatan.

Mayjen TNI Untung Budiharto. (foto: dokm TIN)

“DPR meminta pemerintah mencari kejelasan nasib dan keberadaan mereka yang masih hilang. DPR meminta pemerintah menuntut pelakunya di pengadilan HAM ad hoc. DPR meminta pemerintah memulihkan hak korban. DPR juga meminta pemerintah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Tidak dipegangnya rekomendasi itu memperlihatkan bukan saja mereka mengidap penyakit politik 'short term memory lost', tetapi dengan sengaja melupakan kejahatan,“ kata Usman.

Usman menegaskan, pengangkatan orang-orang yang pernah tersangkut kasus-kasus pelanggaran HAM serius menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas militer di lingkungan TNI selama ini tidak berjalan secara efektif dalam menghadirkan keadilan bagi korban.

“Ini menegaskan kembali ketiadaan penghukuman bagi orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM. Ini juga membuat keluarga korban semakin kecewa dan meragukan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu,“ tandas Usman Hamid.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.