Menilai Daya Beli Masyarakat Belum Pulih, PKS Tak Setuju Kenaikan Harga Pertamax

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menyatakan tidak setuju dengan wacana kenaikan harga BBM jenis Pertamax.

Menurutnya, Komisi VII DPR RI sendiri tidak pernah membahas soal kenaikan harga Pertamax ini. Pernah dalam Focus Group Discussion (FGD) diangkat Pertamina soal ini, namun secara umum disikapi dingin oleh anggota yang hadir.

Advertisement

Mulyanto meminta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM dalam negeri. Selain itu sudah seharusnya kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih benar karena diterpa pandemi Covid-19.

"Soal konsistensi ini penting agar kebijakan Pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya terkait dengan harga Pertamax. Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamax," ucap Mulyanto dalam keterangannya pada Rabu (30/03/2022).

"Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikan harga Pertamax. Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan," sambungnya.

Mulyanto mengatakan, akibatnya masyarakat tidak dapat membedakan mana BBM jenis umum, mana yang BBM khusus penugasan dan mana BBM bersubsidi. Karena semua harga BBM diatur pemerintah. 

"Ke depan pemerintah harus konsisten terkait kebijakan BBM jenis umum, yang harganya bergerak sesuai mekanisme pasar. Biar pasar yang menentukan harga itu melalui kompetisi yang adil antara pertamina dan swasta lainnya, sehingga terbentuk harga yang fair," kata Mulyanto.

Selain itu, ungkap Mulyanto, kenaikan Pertamax secara langsung juga akan menekan Pertalite, karena dapat diperkirakan pengguna pertamax akan beralih ke pertalite.  Karena Selisih harga yang cukup lebar antara pertamax dan pertalite akan mendorong terjadinya hal tersebut. 

"Seharusnya Pemerintah segera membayar dana kompensasi bagi Pertamina yang selama ini tertunggak sebesar Rp 100 triliun. Ini cara yang elegan untuk menyehatkan Pertamina," tandas Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.