Peristiwa Nasional

Tanpa Surat Izin, Polda Metro Jaya Tegaskan Demo Federasi Pelajar Jakarta Ilegal

Kamis, 21 April 2022 - 15:42 | 77.83k
Ilustrasi: seorang pelajar saat ikut kegiatan demo di Jakarta (foto: Dokumen/Kompas)
Ilustrasi: seorang pelajar saat ikut kegiatan demo di Jakarta (foto: Dokumen/Kompas)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan pihaknya sampai saat ini, belum menerima surat permohonan izin demo dari Federasi Pelajar Jakarta (Fijar).

Dia menjelaskan, Federasi Pelajar Jakarta (Fijar) merupakan kumpulan pelajar SMK dan SMA yang kerap mengikuti aksi unjuk rasa bersama mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat lain di Jakarta.

Advertisement

Oleh karena itu, dia menegaskan jika ada pelajar dalam kegiatan demo pada Kamis (21/4/2022) itu, akan ditindak tegas dan diamankan. Mereka akan dibawa ke Polda Metro Jaya dan diberikan edukasi agar kejadian ini tidak terulang.

"Tidak ada (surat pemberitahuan dari Fijar). Apa yang telah diviralkan di media sosial itu ilegal. Mereka belum ada permohonan ke aparat keamanan, jadi mereka tidak boleh ikut demo," kata Zulpan di Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Dikatakan Zulpan, pihaknya hingga saat ini telah menerima tujuh surat pemberitahuan aksi unras dari berbagai elemen. Di antaranya yaitu Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi).

"Hingga hari ini, Polda Metro Jaya telah terima tujuh pemberitahuan dari berbagai elemen di antaranya elemen mahasiswa maupun buruh untuk unras," imbuhnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Fijar memastikan akan turun bersama mahasiswa dan buruh di DPR pada Kamis, 21 April 2022 besok. Demo 21 April digelar untuk menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM) dan sebagainya.

Ajakan aksi unjuk rasa dari Fijar sudah menyebar di media sosial sejak Selasa, 19 April 2022 sore. Keluarnya undangan terbuka kepada pelajar untuk demo itu, diyakini mampu membawa ribuan pelajar ke lokasi demo. Selama ini mereka selalu antusias ketika ada kegiatan demo.

“Tuntutan kami, pemerintah dapat menurunkan harga minyak goreng. Padahal negara ini mempunyai lahan kelapa sawit yang begitu besar. Kenaikan BBM Pertamax juga menjadi contoh pemerintah berpihak terhadap kaum pemodal atau investor, bukan kepada rakyat,” tulis Fijar di akun Instagram yang dikutip pada Rabu (20/4/2022).

Meski demikian, pihak Polda Metro Jaya mengaku belum menerima permohonan izin demo tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES