Sikapi Kenaikan Harga BBM, Anggota DPR RI Lamhot Sinaga: APBN Harus Diselamatkan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menyikapi polemik kenaikan harga BBM, Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus dikendalikan. Jika tidak, subsidi energi bisa bertambah hampir Rp 200 triliun pada 2022. 

Saat ini, subsidi energi Rp 502 triliun dan akan menjadi Rp 698 triliun jika kuota BBM bersubsidi ditambah. Hal itu disampaikan dalam diskusi 'Subsidi Untuk Siapa? Menelaah Efektivitas Penggunaan Uang Rakyat' yang digelar Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP) di Jakarta baru-baru ini. 

Advertisement

"APBN harus diselamatkan demi kepentingan bangsa," kata Lamhot dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022).

Politisi Golkar itu mengungkapkan, DPR RI tengah membahas beberapa skenario pengendalian subsidi. Skenario itu termasuk pembatasan konsumen, penyesuaian harga, atau kombinasi keduanya. 

Data yang diterima DPR, hanya 30 persen BBM bersubsidi dikonsumsi sepeda motor dan angkutan umum. Dengan demikian, subsidi BBM bisa dipangkas 70 persen jika hanya kedua jenis kendaraan itu boleh mengonsumsi. 

Angkutan umum terdiri dari kendaraan berpelat kuning serta kendaraan untuk taksi dan ojek daring. Untuk kendaraan transportasi daring, mekanisme subsidinya berupa kupon pembelian BBM.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan menegaskan, pemerintah mendapat momentum perombakan pola subsidi BBM dan energi secara keseluruhan.  "Harus tahun ini, tahun depan sudah tahun politik. Tidak mungkin ada keputusan-keputusan terkait perubahan penting," ucapnya. 

Selama ini subsidi kontraproduktif. Selain tidak tepat sasaran, subsidi juga menjadi mubazir. Sebab dalam kenyataannya subsidi BBM justru memperlebar jurang kaya dan miskin, karena penikmat terbesarnya adalah mereka yang masuk kategori orang menengah ke atas atau orang kaya

Selain itu, konsumsi BBM melonjak seiring peningkatan kemacetan di jalan. Artinya, subsidi malah terbakar di jalan. Hal lain yang disoroti Mamit adalah solar malah dikonsumsi kendaraan pengangkut hasil tambang dan kebun sawit.

Padahal, pertambangan dan perkebunan sawit dimiliki orang-orang kaya. "Tata ulang subsidi, harus direformasi," kata Mamit. 

Di sisi lain, ekonom seniot Faisal Basri mengingatkan BBM harus mahal karena minyak sumber daya langka. Dengan tingkat produksi sekarang, Indonesia akan kehabisan cadangan minyak sebelum 2030. Artinya, kebutuhan minyak akan sepenuhnya dari impor.

Sejak 2007, Indonesia telah menjadi importir bersih. Sebab, jumlah produksi di bawah konsumsi. Kini, setiap hari Indonesia hanya memproduksi 600.000 barel minyak. Padahal, konsumsinya mencapai 1,6 juta barel per hari. Selisih 1 juta barel harus diimpor dan dibayar dalam mata uang asing. 

Impor BBM salah satu penyebab rupiah melemah karena permintaan uang asing tinggi untuk membayar impor.

"Harga di Indonesia lebih murah dibandingkan Arab Saudi," tegasnya seraya menambahkan harga BBM Indonesia jauh lebih murah dibandingkan di sejumlah negara miskin dan negara produsen besar minyak sehingga kenaikan harga BBM dinilai masih normal. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.