SETARA Institute Tegaskan Perlunya Akselerasi Reformasi Polri

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua SETARA Institute Hendardi menyampaikan pengarahan langsung Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) terhadap 559 pejabat Polri baik dari Mabes Polri, Polda dan Polres.

Hendardi mengatakan, agenda luar biasa ini menggambarkan kegeraman Presiden Jokowi atas kinerja institusi Polri dalam menjalankan mandat konstitusionalnya dalam menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat dan menegakkan hukum.

Advertisement

"Pengarahan massal seperti ini tampaknya kali pertama terjadi bagi Polri di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Meskipun geram, Jokowi sesungguhnya masih sangat mempercayai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mampu memimpin reformasi Polri," ucap Hendardi dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (15/10/2022).

Ketua SETARA Institute Hendardi. (FOTO: Instagram Polsek Rumbia)

Menurut Hendardi, sama seperti banyak kementerian yang menghibur diri dan menghibur atasannya, yaitu Presiden Jokowi dengan menunjukkan kinerja melalui survei-survei kepuasan yang sangat generalis, bias dan tidak purposive kepada ahli yang menguasai isu terkait.

Institusi Polri juga terjebak dengan prosentase kepercayaan publik yang fluktuatif tanpa lebih dalam mendeteksi persoalan akut dan fundamental yang menuntut penyikapan holistik dan berkelanjutan.

"Akibatnya, secara terus menerus dan beruntun, berbagai persoalan di tubuh instansi Polri menyeruak ke publik," kata Hendardi melihat berbagai persoalan yang terjadi di Polri.

Hendardi menerangkan, setelah kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo, kemudian kontroversi konsorsium 303, kegagalan pencegahan potensi kerusuhan di stadion Kanjuruhan Malang, kali ini kasus narkoba yang menjerat petinggi Polri.

Kapolri menyampaikan keterangan persnya usai pertemuan dengan Presiden Jokowi. (FOTO: tangkapan layar TIN)

"Rangkaian peristiwa ini terus merusak kepercayaan publik dan semakin melemahkan kinerja Polri," terang Hendardi.

Hendardi mengungkapkan, bukan hanya daya rusak internal yang mengoyak soliditas anggota dan pimpinan Polri tetapi juga daya rusak bagi publik karena keadilan yang terusik. Bahkan, karena peristiwa-peristiwa itu, berbagai kinerja Polri lainnya, juga diragukan profesionalitas dan imparsialitasnya oleh publik.

"Secara sistematis dan massif gugatan atas kinerja Polri terus bergulir, termasuk kinerja Polri dalam penanganan terorisme," ungkap Hendardi.

Bahkan, lanjut Hendardi, kelompok seperti eks-HTI dan FPI misalnya, terus menerus mempersoalkan kinerja Polri dan menyebarkan berbagai propaganda yang melemahkan institusi Polri yang saat ini menemukan momentumnya.

"Belum lagi dugaan perkubuan dalam tubuh Polri sendiri yang jika terus menerus dibiarkan akan semakin melemahkan Polri," ujar Hendardi.

Oleh karena itu, lanjut Hendardi, sebagaimana pesan Presiden Jokowi dalam pengarahan ke pimpinan Polri, bahwa Polri harus solid dan harus tampil percaya diri (karena) kalau terlihat ragu dan tidak tegas justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik.

Menurutnya, keretakan dan terganggunya kohesi anggota di tubuh Polri, bukan hanya akan melemahkan kepercayaan publik tetapi potensi politisasi sistematis kelompok-kelompok tertentu.

"Baik yang sejak lama menanti momentum ini karena merasa diperlakukan tidak adil dalam penegakan hukum, maupun conflict entrerpreneurs yang memanfaatkan kelemahan Polri untuk mengganggu keamanan, melakukan tindakan terorisme, maupun menciptakan instabilitas," beber Hendardi.

Hendardi menegaskan, tidak ada jalan lain bagi Polri kecuali melakukan percepatan reformasi Polri dengan suatu desain komprehensif, berbasis bukti (evidence based) dan berkelanjutan.

"Polri harus solid, profesional, berintegritas dalam menjalankan mandat, sebagaimana pesan Jokowi. Karena jika tidak berbenah, pada akhirnya, kinerja Polri juga akan merusak kinerja Jokowi, karena Jokowi adalah atasan Kapolri," tegas Hendardi. (*)

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan terus melakukan reformasi di Polri, dengan pembenahan secara keseluruhan. Dia juga mengatakan akan melakukan evaluasi dan pembenahan internal untuk reformasi kultutal Polri.

"Kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan internal sebagai bagian dari reformasi keseluruhan, reformasi instrumental, dan utamanya reformasi kultural Polri dengan semangat dan sesuai arahan presiden," kata Jenderal Sigit di Istana Negara, Jumat (14/10/2022) kemarin.

Kapolri mengatakan polisi bukan sekadar profesi tapi juga jalan untuk mengabdi dan mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri.

"Kami siap menerima petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden RI Joko Widodo. Dan akan kami tindak lanjuti sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas Polri ke depan," tandas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.