Presiden RI Jokowi: Jangan Berhenti di Nikel Meski Kalah di Organisasi Perdagangan Dunia

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan hirilisasi bahan-bahan tambang yang ada di Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah yang berlimpah yang berlipat.

Presiden RI Jokowi meminta agar penghentian ekspor bahan mentah tersebut tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Corlton, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Advertisement

"Ini urusan nilai tambah yang ingin kita peroleh, yang ingin kita kejar dari hilirisasi, dari downstreaming itu. Gak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material," jelas Presiden RI Jokowi.

"Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh," tambah Presiden RI Jokowi.

Presiden RI Jokowi memberikan contoh, beberapa tahun silam Indonesia masih mengeskpor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat.

Setelah adanya smelter di tanah air dan pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel, para tahun 2021 ekspor nikel melompat 18 kali lipat jadi 20,8 miliar dolar AS atau Rp300 triliun lebih.

Presiden RI Jokowi kebijakan uang ditempuh pemerintah itu menuai gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kekalahan yang diterima di WTO, Presiden RI Jokowi tak menyurutkan langkah Indonesia untuk melanjutkan kebijakan hirilisasi bahan tambang lainnya seperti bauksit.

"Saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua, hirilisasi lagi, bauksit. Artinya, bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal yang kecil-kecil, urusan kopi, usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu.

"Setop, cari investor. Investor agar masuk ke sana, sehingga nilai tambahnya ada," jelasnya.

Presiden RI Jokowi, hirilisasi industri itu juga memicu surplus neraca perdagangan Indonesia, seperti kasus nikel ini nanti, dari Rp 20 triliun melompat ke lebih dari Rp300 triliun.

"Neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus, yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun kita. Baru 29 bulan yang lalu, kita selalu surplus," kata Jokowi.

Presiden RI Jokowi juga menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. 

Bagi Uni Eropa misalnya, lanjut dia, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran akan meningkat. Tapi, ia menegaskan, bahwa Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju.

"Negara kita ingin menjadi negara maju. Kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja Kita takut, mundur, ya nggak akan kita menjadi negara maju. Terus saya sampaikan kepada Menteri 'terus tidak boleh berhenti, tidak hanya berhenti di nikel tapi terus yang lain," ujar Presiden Jokowi.

Tak Persulit Investasi

Dalam kesempatan itu juga, Presiden Jokowi meminta semua pihak terkait untuk tidak mempersulit masuknya arus investasi ke Indonesia.  

"Namanya investor itu jadi rebutan semua negara. Oleh sebab itu, jangan sampai kita ada yang mempersulit," katanya.

Presiden Jokowi menegaskan tidak ingin mendengar ada lagi yang mempersulit investasi dimanapun tempatnya.

"Saya enggak mau dengar lagi ada yang mempersulit, baik di pusat maupun di daerah, baik di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun di kota, semuanya jangan sampai ada yang mengganggu ini," tegasnya.

Presiden RI Jokowi mengungkapkan, pada kondisi krisis finansial dunia seperti saat ini, Indonesia masih dipercaya menjadi tujuan investasi. Presiden RI Jokowi pun mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat berdampak pada kepercayaan global tersebut.

"Kepercayaan itu sudah kita peroleh, trust-nya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi dari policy-policy yang telah kita ambil jangan sampai ada yang terganggu, kepercayaan yang sudah kita dapatkan jangan sampai hilang gara-gara kita salah men-treatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita, karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi," ungkapnya.

Menurut Presiden RI Jokowi, pemerintah Indonesia juga terus mengamati dan mempelajari arah pergerakan investasi untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat terkait investasi di tanah air.

"Kita pelajari lewat intelijen ekonomi kita. Kenapa lebih berbondong-bondong ke (negara) sana dan tidak berbondong-bondong ke sini? Ada kebijakan tambahan, ada insentif tambahan, kita pelajari, tax holiday, diberikan perlakuan-perlakuan yang lebih baik, kita pelajari semuanya," kata Presiden RI Jokowi.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.