Wilayah Otonom Bangsa Moro Menguatkan Hubungan Antara Filipina dengan ASEAN
Keputusan pemerintah Filipina memberikan pemerintahan otonom kepada bangsa Moro, harus disikapi secara bijak oleh internal bangsa Moro sendiri dengan menjadikan keberadaa ...
JAKARTA – Keputusan pemerintah Filipina memberikan pemerintahan otonom kepada bangsa Moro, harus disikapi secara bijak oleh internal bangsa Moro sendiri dengan menjadikan keberadaan bangsa Moro menjadi bagian yang menguatkan hubungan antara Filipina dengan negara-negara ASEAN.
Bangsa Moro juga harus bersatu padu menjalin sinergitas untuk kemudian bisa memberikan kontribusi yang sangat baik bagi keamanan nasional, kemajuan ekonomi nasional, kemajuan kualitas pendidikan nasional, termasuk perpolitikan nasional. Itu menjadi sangat penting, agar Filipina itu yakin bahwa keputusannya benar memberikan pemerintahan otonom kepada bangsa Moro.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA/ HNW, dalam penjelasannya usai menerima kunjungan persahabatan dan berbincang dengan Penasehat Kepala Menteri Pemerintahan Otonom Bangsa Moro/ Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) Abdulhadie Ibn As-Shaheed Butuan Gumander, di Ruang Kerja, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Kunjungan persahabatan Abdulhadie tersebut, diungkapkan HNW, selain untuk menyampaikan perkembangan di Filipina dimana umat Islam telah mendapatkan pemerintahan yang bersifat otonom di Mindanao, Abdulhadie juga berharap akan mendapatkan masukan dari Indonesia, tentang bagaimana pengelolaan dan masa depan yang lebih baik untuk bangsa Moro.
“Saya sampaikan kepada beliau bahwa yang paling penting adalah, kita sebagai bangsa, sebagai warga bangsa itu harus mencari dan menemukan yang paling baik, paling maslahat untuk bangsa secara keseluruhan. Satu yang saya tekankan, jangan menambah potensi perpecahan, potensi konflik, potensi masalah, potensi pecah belah diantara warga bangsa. Terwujudnya pemerintahan otonom ini adalah kesempatan yang sangat bagus, dimana bangsa Moro diberi kepercayaan dan mereka mesti membuktikan bahwa keputusan pemerintah pusat itu tidak salah,” terang HNW.
Perlu atau tidaknya membentuk partai politik, lanjut HNW, juga dipertanyakan Abdulhadie. HNW menjelaskan, yang paling baik bukan menambah parpol tetapi bagaimana menguatkan parpol yang sudah ada, untuk kemudian betul-betul bisa menghadirkan perpaduan yang harmonis, bisa menghadirkan politik yang berkualitas dan pada akhirnya bisa memajukan bangsa dan negara.
“Seperti di Indonesia, kita tidak bisa mencegah orang membuat parpol, sebab kita negara demokrasi. Tapi, pada ujung akhirnya parpol pasti akan diuji oleh sejarah, dipilih oleh rakyat. Ketimbang kita berspekulasi membuat baru, ya lebih bagus kuatkan saja yang ada. Sehingga tidak akan menambah faktor konflik dan masalah, apalagi seperti di Filipina di mana bangsa Moro baru saja diberikan ijin membentuk pemerintahan yang bersifat otonom,” papar HNW.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari FPKS ini juga menyampaikan, mewakili Bangsa Moro Abdulhadie memberikan apresiasi kepada Indonesia, yang memiliki peran yang sangat besar dan menonjol terkait dengan usaha perdamaian di Filipina Selatan.
“Karena itulah, saya tadi sampaikan salah satu yang berperan besar adalah Muhammadiyah dan karenanya saya hubungkan beliau dengan Dr Junaidi, Ketua PP Muhammadiyah hubungan Luar Negeri. Sebab, Muhammadiyah adalah organisasi besar Islam yang dipercaya oleh negara Indonesia sejak lama, untuk membantu menghadirkan perdamaian dan dialog perdamaian di Filipina Selatan,” tandas HNW.
Di sesi penutup, Abdulhadie dan delegasi mengucapkan terima kasih atas sambutan dan peneriman serta masukan dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
