Kementerian PUPR RI Termasuk Lembaga Negara Pertama yang akan Berkantor di IKN

TIMESINDONESIA, PENAJAM PASER UTARA – Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Kementerian PUPR RI akan jadi salah satu lembaga negara yang akan berkantor pertama kali di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pernyataan Menteri PUPR RI itu, diungkap Presiden RI Jokowi usai meninjau progres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (23/2/2023).

Advertisement

"Menteri PU menyampaikan kepada saya, Kementerian PU paling duluan," kata Presiden RI Jokowi.

Presiden RI Jokowi didampingi Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono saat meninjau progres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis (23/2/2023).(FOTO: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI) (FOTO: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI)

Presiden RI Jokowi mengatakan saat ini sedang dibagun 36 rumah menteri di IKN."Kita harapkan di Juni 2024 itu selesai karena memang kita ada target 17 Agutus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara," ujar Presiden RI Jokowi.

Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono menambahkan, selain pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri, Kementerian PUPR RI melalui Direktorat Jenderal Perumahan juga tengah menyiapkan pembangunan Rumah Susun (Rusun)/Apartemen untuk ASN/TNI/Polri di IKN.

"Ditargetkan konstruksinya mulai pada Juni 2023," kata Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR RI Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN telah dimulai sejak Desember 2022 sesuai kontrak.

"Pembangunannya dilakukan di atas lahan sekitar 20 hektare lengkap dengan furniture serta akan dilengkapi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Konstruksinya dilaksanakan oleh PT Adhi Karya-Ciriajasa, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp493 miliar," kata Iwan.

Selain itu Iwan menyebutkan bahwa Kementerian PUPR RI telah mendapatkan penugasan dari Presiden untuk membangun 47 tower Rusun/Apartemen bagi ASN/TNI/Polri.

"Alokasi kebutuhan anggaran sebesar Rp9,4 triliun yang harus diselesaikan pada pertengahan 2024. Saat ini masih dalam tahap pengalokasian anggaran dan persiapan lelang. Setiap towernya nanti masing-masing sekitar 10-12 lantai," kata Iwan.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki saat tinjauan Presiden RI Jokowi tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR RI Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja dan Direktur Rumah Khusus Kementerian PUPR RI Yusniewati. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.