BKSAP DPR RI Serukan Perangi Segala Bentuk Intoleransi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon di sidang umum Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-146 menyampaikan sejumlah pandangan dalam kerangka mewujudkan dunia yang damai, inklusif, dan bebas dari segala bentuk intoleransi.

“Semua negara ingin rakyatnya hidup damai terbebas dari penderitaan, rasa takut, tindakan pencaplokan, dan segala bentuk intoleransi seperti Islamphobia yang meruyak dan pembakaran Al-Qur’an yang berulang-ulang,” kata Fadli di sesi debat terbuka IPU ke-146, Selasa (14/3/23)

Advertisement

IPU Bahrain digelar 11-15 Maret di kota Manama, forum ini dihadiri lebih dari 1700 legislator dari 130 negara.      

Lebih lanjut, di forum debat yang bertajuk Peaceful Coexistence and Inclusive Societies through Fighting against Intolerance itu dibeberkan keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama di Indonesia. 

“Indonesia menyepakati untuk hidup sebagai satu bangsa yang tidak tersegregasi hanya lantaran etnik, budaya, dan keyakinan yang berbeda,” tegas Anggota Komisi Luar Negeri DPR ini. 

Ihwal resep Indonesia yang dinilai sukses menyatukan keragaman, sambung Fadli, hal itu karena Indonesia teguh pada sejumlah prinsip antara lain percaya bahwa keberagaman adalah untuk memperkaya, sepakat hidup damai di bawah payung konstitusi, dan penanaman kultur damai di semua level kehidupan manusia terutama terkait penyelesaian konflik.

“Peperangan, permusuhan, dan intoleransi masih terjadi di berbagai belahan dunia, yang terwujud dalam ujaran kebencian, penodaan agama, apartheid, dan diskriminasi,” tegas Fadli. 

Lebih jauh, legislator Dapil Jabar V itu menyoroti dunia yang masih diskriminatif hingga saat ini. 

“Yang paling meresahkan adalah ketidakadilan global yang masih bercokol yang menimpa penderitaan kolektif yang parah yang dialami rakyat Palestina selama hampir tujuh dekade,” tutur Fadli. 

Secara tegas kemudian Fadli mendesak dunia untuk mengakhiri kemunafikan dan standar ganda yang sangat telanjang. 

“Bagaimana dunia masih bisa dibungkam tanpa tindakan nyata di era modern kontemporer sementara kita masih menyaksikan pendudukan yang mengerikan sejak lebih dari tujuh dekade,” sindir Fadli. 

Fadli juga mengingatkan ihwal penderitaan minoritas Rohingya di Rakhine dan minoritas Muslim yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak toleran dan Islamophobia.

Pada sisi lain politis berdarah Minang ini mendesak komunitas global termasuk PBB untuk segera mengambil tindakan nyata jika tidak ingin keamanan global runtuh seperti Perang Dunia. 

“Kita harus mencegah terulangnya sejarah kelam ketika dunia benar-benar hancur oleh perang,” pungkas Fadli. 

Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds ini mengecam keras sikap negara-negara yang jelas-jelas menunjukkan kemunafikan dan standar ganda dalam menyikapi intoleransi, diskriminasi rasial, pelanggaran terang-terangan yang dilakukan oleh sebuah negara pencaplok.

“Mari kita pastikan dunia kita bebas dari residu mentalitas kolonial, yang cenderung menempatkan orang lain sebagai orang yang tidak bermartabat untuk kemudian dieksploitasi. Kita tidak boleh membiarkan negara mana pun berada di atas hukum internasional. Kita semua sama di depan hukum,” tutup Fadli.

Hadir juga delegasi lain di IPU Bahrain, antara lain: Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Hafisz Tohir, Anggota BKSAP Krisdayanti, Puteri Komarudin, Ratih Megasari Singkaru, Hinmatul Aliyah dan Adriana Dondokambey.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.