Dinilai Hina Presiden RI Jokowi, Setara: Substansi Kritik Rocky Gerung Mewakili Aspirasi Publik

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Peneliti Senior Setara Institute, Ismail Hasani menyampaikan, kritik atas kebijakan negara di bawah kepemimpinan Presiden RI Jokowi yang disampaikan Rocky Gerung telah memantik 13 laporan kepolisian dan demonstrasi artifisial di beberapa tempat. 

"Di tengah kohesi sosial yang segregatif, pro dan kontra atas pernyataan Rocky Gerung sangat mungkin terjadi dan sangat mungkin sengaja dibuat, sehingga terjadi keonaran," katanya dalam keterangan resminya dikutip TIMES Indonesia, Senin (7/8/2023).

Advertisement

Ia melihat, kualitas demokrasi dan keadaban publik yang semakin ringkih telah memungkinkan pernyataan Rocky Gerung menjadi kapital politik bagi conflict entrepreneur dan avonturir politik untuk memainkannya secara terbuka guna menunjukkan prestasi semu pada patron politiknya dan memetik insentif politik elektoral pihak manapun yang berkontes.

"Membaca dinamika respons publik atas Rocky Gerung, sangat kuat bahwa kasus ini sesungguhnya merupakan bentuk pelintiran kebencian atas Rocky Gerung," jelasnya.

Ia menilai, substansi kritik Rocky Gerung sesungguhnya mewakili aspirasi publik yang selama ini tersumbat atau disumbat. Kemarahan dan keonaran artifisial yang saat ini mengemuka nyatanya hanya ditunjukkan oleh kelompok relawan dan pegiat demonstrasi musiman. 

"Sebagian besar masyarakat lebih berfokus pada substansi, sekalipun menyayangkan pilihan diksi Rocky Gerung," katanya.

Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini menjelaskan, hate spin atau pelintiran kebencian adalah gabungan dari konsep hate speech dengan kemarahan karena ketersinggungan. Dimana hal ini banyak digunakan oleh para “entrepreneur” politik untuk memobilisasi pendukung dan menyerang kelompok sasaran tertentu.

"Rocky Gerung hari ini menjadi korban pelintiran ini, setelah pernyataannya direspons secara berjarak dengan jeda waktu dari peristiwa dan orkestrasi struktural," katanya.

Menurutnya, dibanding repot mencari-cari delik pidana untuk menjerat Rocky, jika memang tidak bisa mengabaikan berbagai pelaporan warga dan relawan Jokowi, Polri bisa mengambil langkah moderat dengan menerapkan restorative justice sekaligus memainkan peran dialog dengan pihak-pihak yang berkeberatan.

"Polri bisa menjadi jembatan demokrarik untuk tetap menjaga ruang publik tetap sehat dan demokratis. Sekaligus memutus praktik berulang tuduhan pembungkaman dengan menggunakan instrumen hukum," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.