Kemenko PMK: Pelaksanaan Haji 2023 Berjalan Baik Tetapi Masih Perlu Evaluasi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengumumkan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 telah berjalan dengan baik secara umum. Namun, pemerintah tetap menyadari perlunya evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan haji semakin efisien dan aman bagi para jemaah.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito pada rapat Koordinasi evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1444 H, di Kemenko PMK, Senin (14/8/2023) mengemukakan, pelaksanaan Haji 2023 telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan baik, namun masih banyak permasalahan yang harus di evaluasi seperti jadwal penerbangan yang selalu berubah, tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana. 

Advertisement

“Walaupun berjalan dengan baik pelaksanaan Haji Tahun ini perlu adanya evaluasi guna pelaksanaan haji tahun depan," katanya. 

Warsito menambahkan, evaluasi ini juga sesuai dengan beberapa arahan Menko PMK Muhadjir Effendy saat rapat tingkat menteri untuk menjadi perhatian kementerian atau lembaga guna perbaikan penyelenggaraan haji tahun 1445 H/2024 M mendatang. 

Diketahui, tahun 2023 jamaah haji Indonesia sebanyak 229.000 orang termasuk kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi sebanyak 8.000 orang. Tahun 2023 merupakan kuota terbanyak kedua setelah tahun 2019 sebanyak 231.000 orang

Adapun jemaah haji yang wafat tahun 1444 H/2023 M sebanyak 775 orang (usia diatas 65 tahun/lansia sebanyak 577 orang dan usia dibawah 65 tahun sebanyak 198 orang). Angka tersebut berpotensi bertambah karena masih ada yang sedang dirawat di rumah sakit Arab Saudi sebanyak 75 orang. 

Deputi berharap tahun 2024 perlu ditetapkan kebijakan pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji sebagai tahapan utama sebelum dilakukan tahapan berikutnya terutama bagi jamaah haji lansia. Selain itu para jamaah haji diwajibkan untuk menjadi peserta aktif BPJS.

"Pelayanan akomodasi, konsumsi dan transportasi agar lebih mengakomodir jemaah haji lansia," ujar Warsito. 

Selain itu, dirinya menilai, ke depan perlu dilakukan evaluasi secara detail kesiapan bandar udara yang menjadi embarkasi dan debarkasi haji terkait dengan kapasitas, sarana dan prasarana bandar udara serta wildlife hazard untuk meminimalisir permasalahan teknis dan operasi penerbangan.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pengelola Haji, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Direktur Angkutan Udara Kemenhub, Direktur Pengelolaan Operasional Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag, Direktur Timur Tengah Kemenlu. 

Salah satu fokus utama evaluasi adalah mengenai proses administrasi, pelayanan, dan kenyamanan jemaah haji. Hal ini meliputi sistem pendaftaran, pengelolaan akomodasi, transportasi, serta penyediaan layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga akan meninjau upaya untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit mengingat situasi kesehatan global yang terus berubah.

Pemerintah berharap bahwa hasil evaluasi ini akan membantu meningkatkan pengalaman jemaah haji serta memastikan keselamatan dan kenyamanan mereka. Langkah-langkah proaktif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia yang beribadah di Tanah Suci.

Dengan tekad untuk terus melakukan perbaikan dan memperbaiki setiap aspek pelaksanaan haji, pemerintah berharap bahwa pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang akan semakin baik dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi semua jemaah yang berpartisipasi. 

"Kami berpegang pada prinsip bahwa pelaksanaan ibadah haji harus selalu memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan jemaah," pungkas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.