Ketua MPR RI Sebut Indonesia Bisa Belajar dari Tiongkok Terkait Rancangan Pembangunan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, bersama Wakil Ketua National Committee of The Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), H.E. Mr. Jiang Zuojun, menggali kerja sama antara MPR RI dan CPPCC.

MPR RI berencana mempelajari kesuksesan Tiongkok dalam melaksanakan program pembangunan jangka waktu 5, 15, dan 100 tahun. Ini akan menjadi referensi dalam penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk pembangunan Indonesia.

Advertisement

Menurut Bambang Soesatyo, rencana pembangunan jangka panjang Tiongkok mirip dengan pendekatan yang pernah diterapkan Indonesia pada masa Soekarno dan Soeharto.

"Namun, saat reformasi, pendekatan tersebut dihapuskan, dan MPR RI sekarang berusaha mengembalikannya untuk memberikan arah yang jelas dalam pembangunan Indonesia," kata Bambang saat berjumpa dengan Jiang Zuojun di Jakarta pada 11 September 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Bambang Soesatyo juga menjelaskan bahwa Tiongkok memiliki tiga tahap dalam pembangunan mikro dan makro mereka. Tahap pertama adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, tahap kedua adalah menjadikan Tiongkok sebagai negara maju, dan tahap ketiga adalah menjadi negara modern.

Tiga tahap ini dijalani selama 100 tahun, dimulai dari kemerdekaan Tiongkok pada 1 Oktober 1949 hingga peringatan ulang tahun ke-100 pada 1 Oktober 2050.

Selain itu, Bambang Soesatyo juga menyoroti rencana pembangunan Tiongkok yang disusun dalam fifth plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) pada Oktober 2020. Tiongkok memiliki rencana lima tahun ke-14 (2021-2025) dan tujuan jangka panjang 15 tahun hingga 2035, dengan salah satu tujuan utamanya adalah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia pada tahun 2035.

Namun, Bambang Soesatyo juga mencatat bahwa Indonesia pernah memiliki pendekatan serupa pada masa lalu, seperti Pola Pembangunan Semesta Berencana pada masa Presiden Soekarno dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Soeharto.

Sayangnya, pendekatan ini dihapuskan saat Indonesia mengalami reformasi, dan Bamsoet berpendapat bahwa hal ini telah membuat kehilangan arah dalam pembangunan.

Sebagai respons, MPR RI saat ini sedang berupaya untuk menyusun PPHN sebagai panduan dalam pembangunan nasional Indonesia. Dengan demikian, pembangunan Indonesia dapat kembali menjadi terstruktur, sistematis, dan terarah, mengambil inspirasi dari kesuksesan Tiongkok dalam perencanaan jangka panjang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.