Kementerian PUPR RI Catat Kebutuhan Rumah di IKN Capai Angka 16.000 Unit

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) menyatakan bahwa peluang investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara) sangat prospektif. Kebutuhan rumah di IKN, sebagaimana diatur dalam Perpres 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, diproyeksikan mencapai 16.000 unit.

"Dengan pusat pemerintahan yang akan pindah ke sana, diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas Hankam serta masyarakat umum, kebutuhan rumah di IKN sangat besar," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, di Jakarta pada Senin (13/11/2023).

Advertisement

Iwan menjelaskan bahwa pada tahap pertama pembangunan perumahan di IKN, akan dibangun sebanyak 2.500 unit menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 3.000 unit melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, pemerintah memberikan dukungan berupa kemudahan berusaha, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor di IKN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 12 tahun 2023. Dukungan ini melibatkan insentif perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitasi penyediaan lahan, dan fasilitasi sarana prasarana.

"Dalam pembangunan rumah dan berbagai sarana tersebut, tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang ada, sesuai dengan konsep pembangunan IKN yakni smart and green," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur, menyatakan optimisme bahwa sektor perumahan dan properti akan terus tumbuh kuat dengan semakin massifnya pembangunan infrastruktur di IKN.

Untuk meningkatkan investasi di sektor properti di IKN, pemerintah terus bekerja sama dengan asosiasi pengembang dan perbankan dengan berbagai kebijakan yang memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia.

Pemerintah menargetkan pada tahun 2024, 70 persen rumah tangga akan menempati hunian layak baik dengan intervensi langsung maupun tidak langsung dari pemerintah. Hal ini sebagai langkah menyikapi tantangan backlog kepemilikan rumah yang mencapai 12,71 juta unit berdasarkan data Susenas tahun 2021 dan pertumbuhan kepala keluarga baru sebanyak 700.000-800.000 per tahun.(D)

Kementerian PUPR, melalui penyiapan sejumlah infrastruktur dasar, terlibat dalam rencana pemindahan ibukota negara ke IKN Nusantara. Pembangunan perumahan melibatkan berbagai aspek, dari hunian pekerja konstruksi hingga rumah tapak dan rumah susun bagi ASN, TNI, dan POLRI di zona KIPP IKN.

Fitrah Nur menyampaikan harapan agar pelaku usaha properti turut berkontribusi dalam membangun fasilitas pendukung lainnya, menciptakan sebuah ekosistem perkotaan yang lebih inklusif, dan memberikan kontribusi positif bagi pemulihan ekonomi nasional serta penciptaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.