Panglima TNI: Hard Power Jalan Terakhir untuk Tangani KKB di Papua

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan akan menerapkan smart power untuk mengatasi aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, selama seminggu terakhir.

“Kami harus menggunakan smart power dalam menangani Papua,” ujar Agus dalam konferensi pers di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Advertisement

Agus menekankan bahwa pendekatan soft power menjadi pilihan utama, sementara hard power menjadi pilihan terakhir karena KKB sudah melakukan serangan berulang-ulang terhadap pasukan yang bertugas.

“Kalau kami harus menggunakan hard power, itu hanya jika mereka (KKB) sudah terlalu jauh menyerang kami, seperti yang terjadi sekarang,” papar Agus.

Menurut Agus, smart power yang merupakan gabungan antara hard power, soft power, dan diplomasi untuk mengurus masalah keamanan di Tanah Papua.

Dalam kesempatan yang berbeda, Kolonel Inf. Hendhi Yustian, Kepala Penerangan (Kapen) Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) membenarkan adanya kontak tembak antara Personel Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa dengan KKB di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Kamis (30/11), yang menyebabkan dua prajurit TNI gugur.

Namun Hendhi belum menjelaskan mengenai kronologi peristiwa itu.

Sebelumnya, Sabtu (25/11), juga terjadi kontak tembak antara Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa dengan KKB di Nduga yang menyebabkan empat prajurit yang gugur.

Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz 2023 bersama Polda Papua memperketat pengamanan di sembilan daerah operasi yang dianggap sebagai titik tindak kejahatan dari KKB.

AKBP Bayu Suseno, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Humas Damai Cartenz 2023, dalam keterangan yang diterima pada Kamis (30/11), mengatakan pihaknya giat melakukan deteksi dini dan patroli intensif di sembilan daerah operasi damai Cartenz.

Menurut Beny, tim gabungan TNI-Polri yang masuk dalam damai Cartenz fokus pengamanan di sembilan daerah untuk mencegah gangguan keamanan dari kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.