Survei Indikator: Ada Pemulihan Kepercayaan Publik pada Polri

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia baru-baru ini merilis temuan survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan politik di Indonesia. Polri berhasil menempati peringkat keempat di bawah TNI, Presiden, dan Kejaksaan Agung.

Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan hasil temuan tersebut dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa (23/1/2024). Ia menyebut bahwa kepercayaan publik terhadap Polri sempat mengalami penurunan setelah kasus Ferdy Sambo, namun saat ini mengalami pemulihan.

Advertisement

"Polri menarik. Sempat hancur waktu Sambo, sekarang ada pemulihan kepercayaan publik terhadap Polri; meskipun secara absolut lebih rendah dari Kejaksaan Agung, tetapi dibanding masa-masa kelam Sambo, ini sudah lebih baik," ujar Burhanuddin.

Sebelum kasus kontroversial yang melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri tersebut, Polri sempat memperoleh tingkat kepercayaan publik yang tinggi, mencapai angka 80 persen. Namun, pada survei November-Desember 2022, angka tersebut menurun menjadi 60 persen.

Hasil survei terbaru pada periode 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 menunjukkan adanya pemulihan. Sebanyak 12 persen responden menyatakan sangat percaya, 63 persen cukup percaya, 21 persen kurang percaya, dan 2 persen tidak percaya sama sekali terhadap Polri.

Kejaksaan Agung, yang menempati urutan ketiga setelah Presiden dan TNI, mendapat tingkat kepercayaan dari 66 persen responden yang menyatakan cukup percaya, 10 persen sangat percaya, dan hanya 18 persen kurang percaya.

Presiden dan TNI tetap menduduki peringkat satu dan dua dalam kepercayaan publik, dengan persentase cukup percaya mencapai 66 persen dan 70 persen secara berturut-turut.

Burhanuddin menekankan pentingnya hasil survei ini sebagai bahan evaluasi bagi Polri untuk meningkatkan kinerja.

Survei juga menyoroti harapan publik terhadap Polri, mencakup kejujuran, penegakan hukum tanpa pandang bulu, kebebasan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Termasuk juga meningkatkan keamanan dan ketertiban, lebih berpihak kepada masyarakat, tidak arogan, serta melakukan pembenahan di internal.

"Itu harapan publik. Kalau ingin dipercaya publik," ujar Burhanuddin.

Survei nasional ini menggunakan metode multistage random sampling, melibatkan total sampel 4.560 responden dari 13 provinsi, dengan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.