Peristiwa Nasional

Kritik Presiden RI Jokowi, UMJ: Krisis Etika Hukum dan Defisit Demokrasi

Senin, 05 Februari 2024 - 14:41 | 85.88k
Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyatakan sikap terhadap Presiden Jokowi. (FOTO: dok UMJ)
Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyatakan sikap terhadap Presiden Jokowi. (FOTO: dok UMJ)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi semakin meluas, dan kali ini datang dari civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dalam pernyataan tertulis, UMJ menyebut bahwa perkembangan kebangsaan mengalami krisis etika hukum, defisit demokrasi substansial, dan darurat kenegarawanan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam keterangan resmi yang diterima TIMES Indonesia, UMJ menyatakan bahwa pemilihan umum, yang seharusnya menjadi sarana demokratis untuk mencapai harapan setiap warga negara yang berdaulat, kini terjadi berbagai bentuk demoralisasi. Mereka menyoroti praktik ketidaknegarawanan dari berbagai penyelenggara negara yang dianggap tidak netral, berpihak, dan manipulatif.

"Pemimpin negara yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi warga negara justru tidak mampu menjadi contoh. Bahkan, sikap yang tidak netral dilakukan berbagai pembenaran," demikian keterangan resmi UMJ.

UMJ menilai bahwa kondisi ini dapat mendegradasi pemilu sebagai sarana daulat rakyat menjadi sarana pembuat pilu. Dalam konteks tersebut, mereka memberikan beberapa tuntunan kepada Presiden Jokowi, antara lain:

  1. Menjaga nilai-nilai moral dan etika demokrasi, serta menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara.
  2. Memastikan segala pejabat negara, aparat sipil negara, aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan), dan aparat militer negara (TNI) dibebaskan dari segala paksaan dan tidak memaksakan penyalahgunaan kuasa.
  3. Menjamin netralitas penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta Peserta Pemilu khususnya Partai Politik, untuk melindungi hak pilih setiap warga negara.
  4. Mendorong partisipasi warga Muhammadiyah dan masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
  5. Mengajak seluruh civitas akademika di seluruh Indonesia untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan yang damai dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.

Sebelumnya, beberapa kampus lain seperti UGM, UI, dan UII juga telah mengeluarkan kritik terhadap Presiden Jokowi.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES