Peristiwa Nasional

Soekarno dan Soeharto Jadi Pelajaran, Pemimpin RI Jangan Berhasrat Langgengkan Kekuasaan

Minggu, 11 Februari 2024 - 18:21 | 19.55k
Presiden Soekarno dan berbincang dengan Soeharto saat masih hidupnya. (FOTO: Arsip Negara)
Presiden Soekarno dan berbincang dengan Soeharto saat masih hidupnya. (FOTO: Arsip Negara)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Prof Haedar Nashir menulis satu buku berjudul: Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa. Karya ini terbit pada tahun 2022 lalu. Buku setebal 518 halaman salah satunya berbicara soal etika kepemimpinan. 

Dalam salah satu pembahasannya, Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mencontohkan pemimpin yang patut diteladani yakni Eisenhower. Ia Presiden Amerika Serikat (AS) ke-34 dari tahun 1953 hingga 1961.

Haedar menuliskan, Eisenhower tak ingin berkuasa lama ketika jadi Presiden AS. Ketika reputasinya menjulang tinggi dan rakyat Amerika Serikat mengelu-elukannya untuk memimpin kembali AS, dia justru bikin kejutan. 

Presiden AS itu tak mau lagi mencalonkan diri, bahkan mengajukan pembatasan masa jabatan. Sejak itu Presiden AS hanya boleh menjabat maksimal dua kali, yang kemudian menjadi pola umum sirkulasi kekuasaan di negara-negara demokrasi modern. 

"Itulah kecerdasan sekaligus kearifan selaku negarawan yang dimiliki Eisenhower. Ada peluang berkuasa, tetapi melepaskannya demi masa depan bangsa dan negara. Dia mengajarkan moral berpolitik yang elok, berkuasa untuk melepaskan. Dia memiliki martabat sebagai pemimpin bangsa," tulisnya dikutip TIMES Indonesia, Minggu (11/2/2024).

Bagaimana dengan para pemimpin di Indonesia?

Haedar melihat, pengalaman Indonesia sejarah justru sebaliknya. Serba ingin melanggengkan kekuasaan. 

Soekarno yang dikenal salah seorang founding father dan proklamator terkemuka, bahkan harus merancang kekuasaan presiden seumur hidup. Soeharto dengan gayanya yang khas, menjadi presiden setiap lima tahun sekali hingga 32 tahun. 

"Keduanya berjasa untuk bangsa dan negara, tetapi mengakhiri kekuasaannya dengan tragis. Keduanya terhempas oleh revolusi rakyat karena hasrat absolutisme kekuasaan yang tak terbendung," jelasnya.

Keduanya tak memiliki kearifan kenegarawanan sebagaimana Eisenhower. Di belakang hari, ternyata hasrat untuk berkuasa minus kearifan kenegarawanan seolah menjadi watak para elite politik di Indonesia. 

"Jangankan karena keberhasilan, bahkan gagal pun tak malu diri untuk terus menduduki jabatan. Lebih ironis lagi, ketika telah terbukti gagal dan kemudian dilengserkan secara tak terhormat, masih juga mencalonkan diri untuk menduduki singgasana kekuasaan. Alasannya demi demokrasi," katanya..

Itulah, lanjut Haedar, jika demokrasi dan kekuasaan sekadar gumpalan pikiran instrumental, semuanya menjadi serba power-over. Politik dan politisi sekadar mengabdi pada dirinya sendiri. Sama sekali tak bersentuhan dengan pengkhidmatan tulus untuk bangsa dan negara Juga tak menyentuh etika dan kearifan kenegarawanan. 

"Dunia politik dan kekuasaan akhirnya menjadi ladang perburuan yang sarat ambisi meluap-luap. Bahkan terkesan agak primitif," jelas alumnus S3 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Ia menyampaikan, di negeri ini tak ada presiden, menteri, dan pejabat publik yang dengan rela hati mundur karena gagal atau terkena skandal. Di dunia lain pun seperti dunia olahraga nyaris sama. Selalu ada pembenar untuk bertahan dan bebas dari jeratan kesalahan serta akuntabilitas publik. 

"Selalu pandai berkelit dengan berbagai basa-basi dan retorika yang kelihatan bagus tetapi sesat dan menyesatkan. Tak ada lagi etika dan kearifan yang tersisa. Bahkan yang kemudian muncul ialah ke bohongan dan pembodohan publik, lalu bertingkah aneh-aneh dan bikin gaduh," katanya.

Akhirnya, kata Haedar, perpolitik menjadi terkesan ugal-ugalan dan bebal. Celakanya, dalam suasana yang tak sedap seperti itu, masih juga mengobral isu-isu demokrasi, kejujuran, kebenaran, keadilan, dan demi bangsa dan negara. 

"Sudah sesat jalan dan menyesatkan, masih juga merasa pembawa panji kebenaran. Jika salah di hadapan publik, dengan ringan melepas beban, begitu saja repot. Aset negara lepas satu per satu pun seperti tak menjadi beban berat, malah bisa bagi-bagi uang ke siapa saja yang mau beri dukungan politik," ujarnya.

"Di masa kampanye uang dan senyum para pemimpin seperti murah untuk rakyat, setelah itu semua kembali jadi biasa. Nyaris sulit menemukan mutiara keteladanan dan martabat kepemimpinan," ucap Prof Haedar Nashir. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES