AHY Fokus Percepatan Proyek dan Penyelesaian Sengketa Tanah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Setelah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung mengungkapkan fokus kerjanya ke depan.

"Saya ingin meyakinkan target-target pencapaian sesuai dengan kebijakan dan program-program kerja yang selama ini sudah dijalankan," ujar AHY kepada media di Jakarta pada Kamis (22/2/2024).

Advertisement

AHY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, menyatakan bahwa ia akan membuka program-program yang memerlukan percepatan di lembaga yang dipimpinnya untuk memastikan pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

"Saya ingin membantu agar semua program yang diamanahkan kepada saya bisa cepat diselesaikan, termasuk percepatan penyelesaian sengketa tanah," tegasnya.

Meskipun demikian, AHY menekankan bahwa dalam menangani sengketa tanah, kerja sama antar kementerian sangatlah penting. "Tidak semua dapat diselesaikan secara langsung oleh Kementerian ATR, banyak yang berhubungan dengan kementerian lain. Oleh karena itu, prioritas saya adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarlembaga," tambahnya.

Dengan semangat percepatan penyelesaian proyek dan sengketa tanah, AHY berkomitmen untuk bekerja keras demi menyukseskan program-program Presiden Jokowi dan memastikan bahwa semua target dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Kolaborasi Antar-Kementerian

Setelah menggelar Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian isu-isu sengketa pertanahan.

"Kami semangatnya adalah melakukan percepatan dan penuntasan segala isu dan permasalahan, termasuk sengketa-sengketa tanah, baik itu individu, korporasi, maupun komunitas," ujar AHY usai rapat.

AHY menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, dia akan membangun komunikasi dan koordinasi yang erat dengan sejumlah kementerian terkait. Dia telah mengajukan permohonan pertemuan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Termasuk dengan kementerian lainnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Polri dan Jaksa Agung," tambahnya.

AHY menegaskan bahwa semua target pencapaian akan disesuaikan dengan kebijakan dan program-program kerja yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Menteri ATR sebelumnya, Hadi Tjahjanto.

Meskipun demikian, AHY menyadari bahwa tidak semua masalah pertanahan dapat diselesaikan langsung oleh Kementerian ATR saja, karena banyak yang berkaitan dengan kementerian lain.

Oleh karena itu, prioritas AHY adalah memperkuat koordinasi dan komunikasi antar-kementerian terkait untuk menyelesaikan isu-isu sengketa tanah dengan cepat.

"Dengan menghadirkan kolaborasi yang sinergis antarlembaga, kami yakin masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan secara lebih efektif," tutup AHY.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.