HNW Dorong Pemerintah Ambil Peran dalam Mengatasi Judi Online

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Hidayat Nur Wahid (HNW), selaku Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan bahwa kehadiran pemerintah diperlukan untuk menangani masalah judi online di Indonesia.

“Judi online ini, sebenarnya sudah kami teriakkan sejak tiga tahun yang lalu bahwa ini sangat berbahaya dan karenanya, pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya,” katanya saat memantau proses penyembelihan hewan kurban di Kantor DPP PKS di Jakarta, Selasa (18/6/2024). 

Wakil MPR RI itu menyatakan bahwa masalah judi online saat ini mempengaruhi lebih dari 3,5 juta penduduk Indonesia, dengan 80 persennya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Terlebih lagi, dia menambahkan bahwa baru-baru ini Indonesia dikejutkan dengan kasus seorang polisi wanita yang mengakhiri nyawa suaminya karena terkait dengan masalah judi online.

“Sehingga, memang menjadi permasalahan yang penting untuk kita pertimbangkan terkait dengan dimensi akhlak dan moral,” ucapnya.

Selain itu, salah satu aktor pendiri partai PK yang berubah nama menjadi PKS tersebut, menggarisbawahi isu pornografi anak di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Indonesia telah mengalami situasi darurat terkait pornografi anak selama tiga tahun terakhir.

Dia menjelaskan bahwa puncak dari masalah pelecehan anak terjadi ketika seorang ibu muda tergoda oleh tawaran uang sebesar 15 juta dari seseorang, yang menyebabkan dia melakukan kejahatan pelecehan yang condong ke arah pornografi terhadap anaknya sendiri.

Mengenai masalah tersebut, HNW menyatakan bahwa ia dan anggota DPR dari fraksi PKS lainnya telah menyerukan agar kementerian yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut diperkuat. 

“Sudah sejak periode yang lalu kami meneriakkan agar satu-satunya kementerian yang membawa nama perlindungan anak, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), itu ditingkatkan kewenangannya. Sehingga, dia tidak hanya kementerian yang bersifat koordinatif, tapi juga harus menjadi kementerian yang teknis seperti Kemenpora dan Kementan,” jelasnya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa anggaran untuk Kementerian PPPA harus ditingkatkan untuk mengatasi keadaan darurat seperti masalah pornografi anak.

“Anggaran (Kementerian PPPA) tidak pernah naik lebih dari Rp325 miliar setiap tahun, bahkan tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Kalaupun ada kenaikan, itu tidak terkait dengan perlindungan anak,” imbuhnya.

Karenanya, HNW menegaskan bahwa mengatasi krisis moral yang mendesak adalah esensial untuk memastikan pencapaian Indonesia Emas 2045. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement