Kabar Anggota Paskribraka di IKN Harus Lepas Jilbab, HNW: Presiden Harus Mengkoreksi BPIP 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, (HNW) mempertanyakan adanya isu ‘pelarangan’ berjilbab bagi 18 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di Ibu Kota Nusantara yang disampaikan oleh mantan pembina Paskibraka, juga oleh Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia.

Maka  jika larangan dari BPIP tersebut benar adanya, Presiden Joko Widodo harusnya segera mengkoreksi dan mencabut larangan itu, dan kembali mengizinkan sebagaimana sudah berlaku selama 9 tahun masa pemerintahan Jokowi, dalam setiap peringatan HUT Kemerdekaan RI selalu tidak melarang bahkan mengizinkan Paskibraka Perempuan untuk mengamalkan ajaran Agamanya yaitu mempergunakan jilbab.

Advertisement

“Informasi yang beredar di masyarakat, adanya ‘pelarangan’ berjilbab terhadap 18 Paskibraka itu dilakukan atas ‘arahan’ Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Ini harus diusut secara tuntas baik oleh pemerintah, maupun pihak berkewenangan lainnya. Dan bila itu benar, Presiden Jokowi perlu segera mengkoreksi, melakukan tindakan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (14/8/2024). 

HNW menilai bahwa peristiwa ini dapat mencederai rekam jejak Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya baik yang terkait dengan pengamalan semboyan bhinneka tunggal ika dan HAM, toleransi, maupun pengamalan Pancasila.

“Apalagi Presiden Jokowi sedang berupaya menunjukkan legacy pemerintahannya dengan pembangunan IKN nya dengan simbol burung Garuda Pancasila itu sebagai rumah toleransi dan demokrasi bagi semua bangsa Indonesia. Kasus ini bisa menjadi bola salju yang besar apabila larangan berjilbab ini tidak segera dikoreksi dan oknum yang terlibat melakukan pelarangan tidak segera ditindak,” ujarnya. 

Lebih lanjut, HNW juga mendesak agar BPIP juga segera mengklarifikasi adanya isu tersebut.  

“Ini harus benar-benar diklarifikasi oleh BPIP. Apakah benar isu tersebut? Dan Pemerintah juga perlu mengusutnya secara tuntas,” ujarnya. 

HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap Presiden Joko widodo segera mencabut larangan berjilbab pagi anggota Paskibraka perempuan sehingga mereka dapat merasakan dipraktekkannya Pancasila, UUDNRI 1945, HAM dan toleransi/semboyan bhinneka tunggal ika, secara baik dan benar. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.