Wapres RI: Optimalisasi Data P3KE Jadi Kunci Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya optimalisasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal di Jakarta, Rabu (18/9/2024), Wapres menekankan bahwa program-program kemiskinan harus bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.

Advertisement

"Pemanfaatan data P3KE yang digunakan oleh lebih dari 26 kementerian/lembaga dan 93 persen pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan agar program penanggulangan kemiskinan semakin efektif," kata Ma'ruf Amin.

Wapres juga menekankan perlunya pengembangan sistem pensasaran yang terintegrasi secara nasional agar data dari berbagai lembaga dapat saling terhubung. "Ke depan, kita butuh sistem pensasaran yang lebih terintegrasi untuk memastikan semua program menyasar dengan tepat," tambahnya.

Konvergensi dan Sinergisitas sebagai Pilar Penting

Ma'ruf Amin menyoroti bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan sinergi dan konvergensi antarprogram. Rumah tangga miskin ekstrem harus dipastikan mendapatkan seluruh program, mulai dari perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan infrastruktur permukiman.

"Pemerintah harus memastikan bahwa semua program, baik perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi, tersalurkan tepat sasaran, jumlah, dan waktu," ungkapnya. Wapres juga menekankan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan kepala keluarga perempuan.

Tantangan dan Target 2024

Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024. Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,12 persen pada Maret 2023 menjadi 0,83 persen pada Maret 2024. Meski demikian, Wapres mengakui bahwa beberapa tantangan masih perlu diatasi, termasuk akurasi data, kualitas pelaksanaan program, dan penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem.

"Kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah, sangat diperlukan untuk menjaga tren penurunan kemiskinan ekstrem ini," tutupnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.