Ingatkan Pengusaha Penggilingan Padi, Prabowo: Jangan Permainkan Harga

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras kepada para pengusaha jasa penggilingan padi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani.
Peringatan tersebut disampaikan dalam pertemuan virtual di Jakarta, Senin, sebagai respons atas laporan Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa masih ada pengusaha penggilingan yang membeli gabah kering dari petani dengan harga di bawah ketentuan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kg.
Advertisement
Pemerintah Akan Bertindak Tegas
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang tidak mematuhi aturan.
"Kali ini pemerintah akan bertindak. Saya mengimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi. Saya kira banyak penggilingan padi di daerah yang sudah menyesuaikan, tapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia," kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi pengusaha yang melanggar ketentuan, berapa pun skala usahanya.
"Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak," ujarnya dengan tegas.
Pengawasan Ketat dari Pemerintah
Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum dan dinas pertanian di berbagai daerah untuk mengawasi setiap aktivitas penggilingan padi di Indonesia. Hal ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa harga gabah tetap sesuai dengan ketetapan pemerintah dan tidak merugikan petani.
Pernyataan tersebut merespons langsung keluhan para petani yang sering merasa dirugikan akibat praktik penggilingan padi yang tidak adil. Beberapa pengusaha kerap menggunakan alasan kadar air, rendemen, dan kualitas untuk menekan harga jual padi, yang berdampak negatif bagi petani kecil.
Menjaga Keseimbangan Keuntungan dan Tanggung Jawab
Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran serta pengusaha dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial.
“Kita semua punya tanggung jawab. Para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik, tapi punya tanggung jawab kemasyarakatan. Kita sudah hitung, pemerintah sudah hitung, dengan Rp6.500 sudah bisa juga untung,” ungkapnya.
Langkah tegas ini diharapkan dapat melindungi kesejahteraan petani serta memastikan ekosistem pertanian nasional tetap sehat dan berkelanjutan.(*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Editor | : Imadudin Muhammad |
Publisher | : Ahmad Rizki Mubarok |