Menko Yusril Tekankan Penguatan Pancasila dan Penegakan Hukum di Retret Kepala Daerah

TIMESINDONESIA, MAGELANG – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, hadir sebagai pembicara dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril membahas visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait penguatan ideologi Pancasila dan penegakan hukum.

Advertisement

Yusril menyoroti dua aspek utama dalam Asta Cita, yaitu pengokohan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), serta reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, termasuk pemberantasan korupsi dan peredaran narkotika.

"Empat poin terakhir dalam Asta Cita ini telah menjadi prioritas utama Presiden sejak awal pemerintahan," ujarnya dalam acara yang dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota, Senin (24/2/2025).

Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi, penyalahgunaan narkoba, serta judi online terus menjadi perhatian utama pemerintah. Langkah-langkah hukum terus dilakukan guna memastikan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

Pancasila sebagai Fondasi Kebijakan Pemerintah

Dalam pemaparannya, Yusril menekankan bahwa Pancasila adalah fondasi negara yang telah disepakati bersama sejak awal kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada kelompok yang mempertanyakan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila harus menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Sebagai contoh, sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menjadi landasan dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis di tengah keberagaman.

"Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Oleh karena itu, yang terpenting adalah memastikan persatuan dan persaudaraan tetap terjaga," tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keadilan sosial sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus mencerminkan nilai sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," baik dalam kebijakan administratif maupun regulasi hukum.

"Keadilan sosial harus menjadi prinsip utama dalam setiap keputusan pemerintahan dan perumusan hukum di negara ini," ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.