Sekjen MPR Terima Laporan Kinerja, Akuntabilitas Meningkat ke Peringkat "Baik"

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, secara resmi menerima dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun oleh Sekretariat Jenderal MPR. 

LKIP tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi capaian kinerja, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Advertisement

Menurut Siti Fauziah, penyusunan laporan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal MPR.

“Laporan ini mencerminkan akuntabilitas kami dalam mendukung tugas dan fungsi MPR. Selain itu, ini juga menjadi alat evaluasi untuk mengukur efektivitas kinerja yang telah dicapai,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025).

LKIP sebagai Alat Evaluasi dan Perbaikan

Siti Fauziah menekankan bahwa LKIP berperan penting sebagai instrumen evaluasi untuk menilai capaian kinerja dan memberikan masukan bagi perbaikan berkelanjutan.

“Laporan ini harus menjadi acuan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan tercapai. Selain itu, ini juga menjadi bahan refleksi dalam menyusun strategi perbaikan yang lebih efektif,” jelasnya.

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal MPR terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, nilai akuntabilitas tercatat sebesar 66,78 dan meningkat menjadi 68,32 pada tahun 2024. Dengan pencapaian ini, Sekretariat Jenderal MPR meraih peringkat B (Baik) dalam kategori akuntabilitas kinerja.

“Kami berharap pada tahun 2025, nilai akuntabilitas ini dapat meningkat lebih signifikan, sejalan dengan upaya peningkatan kinerja yang terus kami lakukan,” kata Siti Fauziah.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak boleh menghambat pencapaian target kinerja. “Pada tahun 2025, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Kita harus mendukung kebijakan ini tanpa mengorbankan capaian yang telah ditargetkan,” ujarnya.

Siti Fauziah menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan efektivitas, profesionalisme, dan optimalisasi sumber daya agar Sekretariat Jenderal MPR tetap dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

Proses Penyusunan dan Capaian Kinerja

Kabiro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR, Triyani, menjelaskan bahwa penyusunan LKIP telah berlangsung sejak 21 November 2024 hingga 26 Februari 2025. Dokumen ini ditandatangani dan diserahkan kepada Sekretariat Jenderal MPR pada Kamis (27/2/2025), kemudian disampaikan kepada instansi terkait seperti Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Bappenas pada Jumat (28/2/2025).

Secara keseluruhan, nilai kinerja Sekretariat Jenderal MPR mencapai 98,38 persen. Berikut rincian capaian kinerja di tingkat deputi dan biro:

• Deputi Bidang Administrasi: 129,94 persen

• Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi: 97,60 persen

• Inspektorat: 86,99 persen

• Biro SDM, Organisasi, dan Hukum: 104,35 persen

• Biro Humas dan Sistem Informasi: 96,41 persen

• Biro Perencanaan dan Keuangan: 94,65 persen

• Biro Umum: 102,96 persen

• Biro Pengkajian Konstitusi: 99,17 persen

• Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi: 97,95 persen

• Biro Sekretariat Pimpinan: 102,78 persen.

Harapan untuk Tahun 2025

Dengan evaluasi menyeluruh atas capaian tahun 2024, Sekretariat Jenderal MPR berharap dapat menerapkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai target yang lebih tinggi di tahun 2025. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.